JURNAL Inspirasi – Sebanyak 64 peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan melakukan kunjungan lapang ke Koperasi Manggar Jaya dan Koperasi Karya Mandiiri di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
Sebagai informasi, belum lama ini Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, UPT Kementerian Pertanian memberikan pelatihan tentang penguatan kelembagaan kepada 64 orang petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2024 yang sepenuhnya didanai oleh BPDPKS.
Dalam kunjungan tersebut peserta diajak meninjau usaha – usaha yang dimiliki koperasi Manggar Jaya, meliputi unit simpan pinjam, waserda, penyediaan pupuk dan alat mesin pertanian.
Slamet Harianto Ketua KUD Manggar Jaya mengatakan koperasi yang dipimpinnya juga memfasilitasi penjualan TBS ke perusahaan dan pembayaran TBS petani dari perusahaan.
” Dalam mengelola koperasi kami berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan anggota (para pekebun) seperti pupuk dan alat pertanian. Memfasilitasi penjualan TBS kerjasama dengan beberapa perusahaan, agar terkoordinasi dan tidak individu dilakukan petani, ” ujar Slamet Harianto, Senin, (30/6).
Dalam kesempatan yang sama Nur Hadi Ketua koperasi Karya Mandiri menyampaikan, koperasi yang didirikan tahun 2009 ini kini telah beranggotakan 542 pekebun dengan jumlah plasma 1.084 hektar. Dan dalam upaya mencapai perkebunan berkelanjutan dan meraih sertifikat Indonesia Suistainable Palm Oil (ISPO) petani yang tergabung dalam kelembagaannya telah menerapkan prinsip – prinsip dan kriteria ISPO diantaranya melakukan pengelolaan kebun dengan menerapkan Good Agriculture Practice (GAP) yakni secara bertahap mengurangi penggunaan obat- obatan kimia selanjutnya beralih ke pupuk organik. Ia berharap proses ISPO yang saat ini telah memasuki tahap audit segera membuahkan hasil dan KUD Karya Mandiri segera bersertifikat ISPO.
” Untuk ISPO sedang proses dan memasuki tahap audit, semoga sertifikatnya cepat keluar, ” harapnya.
Seperti diketahui, sertifikasi ISPO wajib dimiliki oleh seluruh tipe perkebunan, baik petani kecil, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta. Ketentuan tersebut berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2020 dan Permentan No. 38 tahun 2020.
Dalam kesempatan terpisah menyinggung perkebunan berkelanjutan, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal menyatakan saat ini Provinsi Jambi tengah melaksanakan penerapan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan. Menurutnya pelatihan yang difasilitasi BPDPKS melalui Kementerian Pertanian menyasar pekebun di Provinsi Jambi memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun yang akan berdampak pada meningkatnya keinginan pekebun untuk berlembaga dan penguatan kelembagaan pekebun jika sudah berlembaga.
Sementara sebagian besar peserta menyatakan bahwa melalui pelatihan dan kunjungan lapang pelatihan ini mereka dapat melihat dan memahami manfaat berlembaga.
(Regi/BBPMKP).
