Melemahnya Peran Tokoh Umat Islam Indonesia

JURNAL Inspirasi – Alhamdulillah. Saya sudah dengar dan simak substansi narasi kang Prof Didin S Damanhuri (DSD) kemarin dan sudah tayang acara dialognya di chanel TV K, sungguh mencerahkan pamirsanya, juga menginspirasi kaum intelektual yang peduli dengan nasib negara-bangsa (NKRI).

Kesan dan komen saya, gagasan-gagasan sangat bagus sekali (very good ideas). Momentumnya tepat sekali, dimana hegemoni ekonomi politik China-Tiongkok/RRC di Indonesia baik dalam perdagangan, investasi dan pembangunan proyek-proyek besar insprastruktur, yang bernama PSN di beberapa sektor semakin meluas dan dominan dalam struktur perekonomian nasional kita. 

Beberapa pakar dan pengamat sosial telah berpendapat bahwa gejala hegemoni bisnis dan investasi China yang dibuka krannya besar-besar oleh regim Jokowi, semakin menghawatirkan akan daya ketahanan nasional dan bahkan bisa mengancam kedaulatan negara, karena ketergantungan pada asing based aseng. Jika hal ini dibiarkan dengan piutang negara yg sangat besar dan membengkak, maka akan berdampak melemahnya ketahanan nasional, akhirnya berpotensi besar mengancam kedaulatan NKRI.

Gejala perubahan sosial ekonomi-politik, sekurang kurangnya dalam satu dasawarsa terakhir inilah yang dicermati dan dianalisis oleh Prof.DSD, terjadi kemerosotan peran dan kontribusi Tokoh Politik Islam (terutama di Orpol dan Ormas) dalam mengarahkan dan mewarnai kebijakan publik dan regulasi yg semakin melemah.

Akhirnya potensi dan kekuatan umat Islam yang mayoritas, cenderung terjadi proses marginalisasi, dengan indikasi antara lain ketimpangan sosek yg semakin menganga (indeks gini ratio lk 0.38 sd 0.4), angka stunting-balita kurang gizi cukup tinggi yg berpotensi “lose generation”, angka pengangguran gen Z terus meningkat, dan kualitas proses pengambilan keputusan politik yang tidak demokratis, mengabaikan aspirasi dan suara umat -rakyat akibatnya lahirlah beberapa UU yang proOligarky, dan ditambah sederet problem sosial lainnya yang membelenggu kehidupan bangsa hingga saat ini, apabila ditinjau dari perspektif konstitusi negara, tampak semakin keluar dari koridor pasal-pasal UUD 1945.

Seolah-olah regim yang berkuasa saat ini, melupakan akan 4 tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Demikian itulah yang saya simak dari pemikiran Prof.DSD dalam acara dialog TV-K yang viral di Youtube tersebut. Menurut saya, apakah yang dikemukakan seorang guru besar bidang Ilmu Ekonomi-Politik IPB University dan Wakil Ketua Dewan Pakar MPP ICMI itu, saya sependapat dan setuju adanya. Sebab analisis Prof.DSD dukungan datanya yang begitu valid, tidak diragukan kebenarannya, diperkuat dengan analisis historis kontribusi dan peranan Tokoh Politik Islam Indonesia dari waktu ke waktu.

Saya bersepakat dalam menghadapi situasi satu dasa warsa terakhir di era regim Presiden RI Jokowi, yang agak melenceng arahnya dari 4 tujuan bernegara. Maka tokoh atau elite politik umat Islam yang ada di dalam ruang birokrasi pemerintahan dan institusi politik, harus menyadari hal-hal tersebut.

Oleh karenanya, saya pun sepekat bahwa kita berkewajiban moral dan terus harus berjuang utk proses penyadaran, para elite ulil albab, cendekiawan muslim Indonesia agar bangun dari tidur lelapnya, dengan membuka mata dan hati untuk ikut andil dan berkontribusi dalam penyelamatan NKRI dari keterpurukan akibat cengkraman oligarki bisnis dan oligarki politik, yang terjadi saat ini demi penyelamatan masyarakat, umat, negara-bangsa, anak cucu kita  di masa depan.

Begitu kira-kira komentar saya atas sharing ide-ide dari kang Prof DSD yg sudah viral di medsos Youtube. Saya mengucapkan terima kasih, syukron atas share WA japri materi dialog Youtubenya kepada saya.

Kita memang dalam dinamika perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, haruslah tetap proaktif mencermati gejala sosial politik dan ekonomi bangsa, yang terjadi dan tidak sesuai (inkonsisten) dgn pranata sosial, sistem nilai yang kita miliki yang diwariskan oleh para pendiri negara yaitu ideologi dan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yg berbasis aqidah dan kaidah agama Islam (Dinnul Islam).

Selaku Warga Negara Indonesia yang baik dan bijaksana, kita harus kawal, jangan sampai dalam proses pembangunan terjadi berbagai penyimpangan, yang mengarah atau menjurus terjadinya ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Untuk itu dalam membangun marwah, martabat negeri ini, kita harus paham sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita harus mengerti prosesnya pembentukan negara (NKRI) dan tujuannya untuk apa?. Singkat kata kita harus sadar bahwa apa peran dan kontribusi tokoh umat Islam Indonesia baik dahulu maupun sekarang terutama di ruangan sosial-publik (civil society) sesungguhnya sangatlah besar.

Demikian juga hendaknya peran dan kontribusi umat Islam di ruangan bisnis-investasi, dan bahkan ruangan politik pemerintahan, sudah sewajarnya dan harus berkontribusi besar, jangan sampai berperan pinggiran (marginal), powerless dalam Pemilu Pileg dan Pilpres RI thn 2024 yang curang TSM,  akibat politik bulus dan fulus sehingga merusak kesehatan demokrasi. Ke depan fenomena sosial politik janganlah terjadi lagi. Hal ini, mengingat rialitas sosial kehidupan negara-bangsa yang majemuk ini, dimana penduduk Indonesia mayoritas (lk 85 persen) beragama Islam (muslim).

Kita berkewajiban mentaati dan menegakan sendi-sendi moral, etika dan kaidah hukum dalam praktik bernegara dan membangun NKRI yg berkemajuan yang bermartabat, bukan negara “bar-bar” yang berperilaku jahat “mapia”, melanggar HAM yang menzholimi rakyatnya spt yg tengah berlangsung pada proyek strategis nasional (PSN) Eco City Rempang, Barelang Kepulauan Riau, dan kemudian bakal terjadi lagi penggusuran rakyat pribumi dengan PSN Pantai Indah Kapok 2 di Jakarta, konon menurut informasi valid akan mengundang para pebisnis dan investor dari negara China, RRC.

Fenomena sosial harus kita waspadai bersama, dan berani berperan dalam perbaikan “public policy dan regulasi” di era regim Jokowi yang tampak gusturenya pro Tiongkok-RRC, membangun kembali poros Jakarta-Peking, yang tak sejalan “ingkar” dengan garis politik luar negeri Indonesia yakni politik bebas aktif, gerakan Non Blok yg dipelopori dan dimotori Presiden RI pertama Ir.Soekarno.

Salah satu fakta sejarah perjuangan kehidupan berbangsa (nasionalisme Indonesia) dimulai lahirnya ormas Islam Sarekat Islam (1905) dipimpin Guru Bangsa HOS Tjokroaminoto, terbentuknya berbagai ormas Islam seperti Muhammadyah, NU dll, terlibat intensif tokoh Islam dalam proses perumusan dan meletakan dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945 yang sarat dengan sistem nilai kemerdekaan, kebenaran, kemanusiaan yang adil beradab, permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,  hingga mencapai titik kulminasi terbangunnya konsensus NKRI di Badan Konstuante RI, dengan mosi Integral Natsir pada thn 1950.

Setelah itu peran politik Tokoh Islam kian merosot konstribusi nilainya dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadilan sosial, dan berkemakmuran bersama.

Demikian itulah substansi ide-ide, pesan moral, pemikiran cerdas dari Prof DSD, semoga bisa menginspirasi dan menggugah kepedulian intelektual power dari sekelompok insan-insan kelas menengah muslim Indonesia, yang tergabung di dalam wadah ormas Islam ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia yg berdiri sejak thn 1990 di Kampus Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, yang mengemban misi mulia program 5 K-ICMI, yakni peningkatan kualitas imtaq, kualitas pikir ipteks, kuilitas karya dengan berbagai temuan inovasi, kualitas kerja yg efisien dan efektif, dan kualitas hidup dengan basis keluarga yang penuh berkasih sayang (sakinah mawaddah warohmah) yang diridhoi dan diberkahi Allah SWT. Aamiin-3 YRA.

ICMI bersuaralah ! Jangan diam saja !, janganlah ikut arus yang salah…!

Save NKRI, umat, bangsa dan Rakyat Indonesia dari keterpurukan berupa kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Solusinya, Tokoh Umat Islam Indonesia seharus berperan dan berkontribusi signifikan dalam dinamika perjalanan bangsa dan negara, NKRI yang sama-sama kita cintai ini, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dipraktekan secara murni dan konsekwen.
Syukron barakallah
Wassalam

=====✅✅✅

Dr.Ir H.Apendi Arsyad,M.Si
(Pendiri dan Aktivis ICMI, Pendiri dan Dosen Unuversitas Djuanda Bogor, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial melalui tulisan di media sosial)