jurnalinspirasi.co.id – Beberapa isu terkait ketimpangan hingga ketidaksetaraan diungkap Calon Presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat kelima atau terakhir Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Minggu (4/2). Anies menyinggung saat ini ada persoalan besar bangsa Indonesia seperti ketimpangan daerah misalnya Jakarta dan luar Jakarta.
“Persoalan terbesar bangsa kita hari ini republik terbesar ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan,” kata Anies.
Anies menyebut contoh ketimpangan itu satu persatu. “Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, kaya miskin, desa kota, pendidikan umum, pendidikan agama. Pendidikan kejuruan dan pendidikan teknis,” lanjut Anies.
Bagi dia, kondisi itu adalah ketimpangan yang bisa membahayakan kondisi republik Indonesia. Pun, untuk sektor perekonomian, ia menyinggung ada segelintir orang yang menguasai sektor ekonomi negara.
“Ini semua ketimpangan yang jadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai besar perekonomian kita,” jelas Anies.
Anies menjelaskan saat Republik Indonesia didirikan para Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). “Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60 puluhan orang anggota BPUPKI mereka dari orang terdidik, mereka dari kaum privilege. Tapi, mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk golongan atau keluarganya,” tutur Anies.
Debat capres kelima yang menyangkut isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi ini, Anies juga menyatakan bakal memperjelas nasib guru honorer hingga 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi
Anies Baswedan mengatakan ada jutaan guru yang belum tersertifikasi. Padahal, kata dia, pendidik itu menjadi kunci ketika berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa. “Masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribuan guru honorer belum diangkat menjadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi,” kata Anies.
Menurut dia, pemerintah harus bertanggungjawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar bisa konsentrasi mendidik anak-anak. Maka, kata dia, prinsip itu yang harus dipegang oleh seluruh penanggungjawab kebijakan di seluruh Indonesia.
“Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya atas pertanyaan, apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggungjawab sudah mendapatkan penghasilan yg adil, penghasilan yang setara,” ujar mantan Menteri Pendidikan ini.
Oleh karenanya, Anies akan mengerjakan percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu honorer menjadi guru P3K, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak ketenagapendidikan. “Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” jelas dia.
Kemudian, kata dia, penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja serta mengurangi beban administrasi. “Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar,” pungkasnya.
(yev/rmol/viva/sind)
. Anies menyinggung saat ini ada persoalan besar bangsa Indonesia seperti ketimpangan daerah misalnya Jakarta dan luar Jakarta.){kind=link}