Direspons DPUPR, Jalan Panyaungan Nanggung Diperbaiki

Nanggung l Bogor
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor Iwan Irawan merespons kerusakan jalan Panyaungan-  Nanggung – Curugbitung. Mantan Sekretaris  DPKPP Kabupaten Bogor ini menjelaskan jalan Panyaungan Nanggung kini  dalam perbaikan.

“Saat ini berlangsung perbaikan,” kata Iwan Irawan via WhatsApp kepada Jurnal Bogor, Kamis (11/1/2024)

Sebelumnya disebutkan, ruas jalan Panyaungan – Nanggung – Curugbitung tepatnya di Kampung Lukut, Desa Parakanmuncang, Nanggung, Kabupaten Bogor sudah mengalami banyak kerusakan.

Di sepanjang jalan yang dibangun oleh penyedia CV Lima Saudara Mandiri dan Konsultan Pengawas dari PT Nasuma Putra tersebut terlihat puluhan keretakan, selain keretakan yang memanjang juga terdapat dua titik jalan itu sudah terkelupas dan menimbulkan debu.

Pengerjaan jalan kabupaten dengan menelan biaya hampir Rp 2 miliar itu disayangkan warga sekitar dan pengguna jalan.

“Sangat disayangkan dengan menelan biaya 1,8 miliar belum satu bulan selesai dikerjakan sudah alami kerusakan,” kata warga sekitar, Rofiudin kepada Jurnal Bogor, Rabu (3/1/2024).

Dia menjelaskan, pada saat pembangunan berjalan pengecoran memang sudah merugikan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan.

“Ada 25 keretakan yang memanjang, belum keretakan yang kecil. Dugaan kita pengerjaan jalan itu dikerjakan asal-asalan dan hanya menimbulkan kerugian kepada masyarakat,” jelasnya.

Dia berharap, instansi terkait untuk segera turun dan melihat langsung hasil pengerjaan jalan tersebut serta untuk diberikan teguran kepada pemborong.

“Dinas terkait diharapkan untuk turun dan melihat langsung hasil pengerjaan yang belum lama ini dikerjakan sudah alami kerusakan pada bagian jalan yang baru dicor beton,” jelasnya.

Di tempat terpisah Ketua Diaspora Mahasiswa Muhammadiyah Nanggung (DMMN) Refi mengatakan, melihat hasil dari pengerjaan tersebut sangat disayangkan, seharusnya DPUPR Kabupaten Bogor melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan yang ada di wilayahnya.

“Seharusnya, Dinas PUPR segera meninjau ke lokasi dan cek pembangunan fisik di lapangan. Karena ini sangat disayangkan dengan menelan biaya yang cukup besar akan tetapi hasilnya merugikan masyarakat,” pungkasnya.

(arip ekon/andres)