Membaca Sikap dan Arah Dukungan Politik Menjelang Pilpres 2024 yang Berubah

jurnalinspirasi.co.id – Saya peroleh dari WAG sebelah yaitu PD, dan PAN berbalik arah dukungan ke ARB, apa  Iya?!!. Saya juga tidak tahu  ini “news” benar or hoaks, hasil settingan?. Mana tahu ada teman-teman Wankar ICMI Pusat yang tahu dan paham fenomena sosial politik negeri ini.

Harapan saya dan kita, semoga itu news tidak hoaks, ya semoga benar adanya peralihan dukungan kepada paslon nomor satu ARB tampak lebih cerdas dan figur ARB lebih bersih dan tidak punya beban buruk (bad track record) masa lalu, yang membuat sulit kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 asli tgl 18 Agustus 1945.

Kita tahu bahwa Capres RI 2024 ARB telah sukses memimpin DKI Jakarta, barometer Indonesia sebagai Gubernur selama 5 tahun, engan banyak penghargaan nasional dan internaaional, berkat dedikasi dan prestasinya yang brilian, spektakuler. Itu salah satu modal sosial (social capital) yang bernilai tinggi sebagai bekal untuk sukses memimpin negara, NKRI dignity sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI.

Sehingga rasa kegalauan dan kekhawatiran kita akan terjadinya negara gagal (fail state) dalam mensejahterakan rakyat tidak sampai terjadi.

Dengan koalisi parpol yang cukup besar, jika “bergabungnya” PD, PAN dan PG dalam barisan paslon satu (Nasdem, PKS dan PKB), barangtentu stabilitas politik lebih terjamin, aman tentram. Hal ini tercerminkan nantinya dalam perumusan dan penetapan public policy.dan regulasi yang direncanakan AMIN yang pro rakyat, dlm mewujudkan keadilan sosial (social equity) sebagaimana isu keadilan yang disuarakan ARB, janji politiknya di masa kampanye, nantinya mau diimplementasikan tidak dihadang atau dihambat oleh kekuasan oposisi yang dibelakangnya ada  oligarky power.

Itu harapan kita, demi kepentingan negara-bangsa (nation state), NKRI dignity bisa lestari, bergabung 3 parpol perlu disambut baik, ada optimisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa membaik kini dan kedepan.

Tapi apa iya?, masih teka teki sifatnya. Dalam budaya dan pola perilaku politik, berubah haluan atau arah dukungan seketika itu bisa saja terjadi. Hal demikian itu juga sering terjadi di tanah air, terutama pada era pasca reformasi dewasa ini, multipartai. Kita masih ingat kasus PD hijrah dari Paslon perubahan (ARB) ke paslon Kemajuan (PS), juga PKB berkoalisi dangan Nasdem dan PKS yang mengusung Capres RI ARB. Begitu juga bpk Jokowi meninggalkan ibu Megawati Soekarno yang sukses membesarnya, berpaling ke Paslon Capres RI  PS dengan menyandingkan putranya GRR sebagai Cawapres RI thn 2024, mas Joko “meninggalkan” Paslon 3 Capres RI GP.

Demikian itulah sekilas narasi “gusture and style” dari komunitas elite politik kita di tanah air dewasa ini, bersikap inkonsistensi adalah sesuatu habit yang dianggap “wajar”, moral, etik dan ideologi sirna bisa begitu saja. Dengan kata lain kini “kawan” seiring, besok bisa menjadi “lawan” dan sebaliknya, ada perselingkuhan yang publik tidak ketahui.

Sebab koalisi politik di Indonesia, wataknya kepentingannya pragmatis, bukan ideologis, etik dan moralis bahkan sangat/super pragmatis, yang abadi itu dalam konstestasi dan pertarungan politik “kepentingan” material seperti alokasi posisi, termasuk transaksional, “ngak ada makan siang gratis”(wabil fulus dan wabil bulus, meminjam istilah bang Prof.Jimly.Assiddiqie, mantan Ketua MKMK RI, yang memberhentikan Ketua MK RI, Anwar Usman, iparnya bpk.Jokowi karena keterlibatannya dalam meloloskan GRR sebagai Cawapres RI 2024), bukan kebenaran atau keadilan yang diperjuangkan mereka para oknum tersebut.

Jargon-jargon politik seperti ungkapan ..”maju tak gentar…membela yang bayar”, ..bukan.”membela yang benar” hingga sekarang masih sering terjadi dan cukup kental.

Insya Allah tidak terjadi atau jangan sampai pada proses pembangunan koalisi paslon Capres dan Cawapres RI 2024 AMIN, yang kemungkinan dilihat mereka elite ketiga parpol PD, PAN dan PG, melihat peluang besar adanya raihan kemenangan buat ARB, karena dukungan semakin tampak membesar.

Karena disinyalir bahkan berdasarkan hasil pengamatan atau fakta di lapangan, mulai dominan warga pendukung ketiga parpol tersebut, soal pileg masih setia kepada caleg parpol masing-masing kader Parpolnya, tempat berafiliasi, akan tetapi untuk  Pilpres RI pada Pemilu tgl.14 Pebruari 2024, mereka tetap istiqomah memilih ARB sebagai Presiden RI thn 2024-2029, yang memberikan dan menjanjikan perubahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur untuk semua.

Ketiga Parpol berpikir rialistik, dengan istilah lain…”mereka tidak akan siap menarik gerbong yang kosong penumpangnya”. Hal ini saya dapat informasi dari beberapa caleg kawanku, aktivis di PD, PAN dan PG yang sedang berlaga, bertarung dalam Pemilu 2024 yang akan datang ini.

Demikian itu realitas sosial politik untuk saat ini terjadi, adanya pergeseran suara pemilih yang tengah berlangsung di masa kampanye, dimana capres ARB semakin lebih populer, memberikan harapan perbaikan/perubahan dan menaik tingkat elektabilitasnya. Kemungkinan gejala sosial politik inilah yang dilihat elite ketiga parpol tsb, ya. mereen.

Apa iya, ? Kita juga sulit memastikannya. Permainan politik itu memang sukar dipastikan, ibarat bola bundar ditendang, arah menggelinding bolanya kemana sulit ditebak atau kepastian seperti apa?, karena sedemikian banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, alias superdinamis.

Demikian komentar saya, tentang fenomena sosial politik yang kini sedang berproses, tidak pasti muaranya kemana?.

Mari kita tunggu dan berharap agar Pemilu Pileg dan Pilpres RI tgl 14 Pebruari 2024 berlangsung Luber dan Jurdil. Wasitnya Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu bisa mengemban amanah yang baik, jujur dan adil (jurdil), tidak memihak apalagi ikut terlibat berbuat curang. Semoga hal itu tidak sampai terjadi. Walaupun gejala sosial pelanggaran Pemilu 2024, yang dilakukan oleh paslon Cawapres RI nomor 2 sebagaimana beritanya telah dipublikasikan di HU Kompas, Kamis, 4 Januari 2024.

Juga ASN seperti Aparat Pemda/Satpol PP, pihak Kepolisian, TNI, Pejabat negara Presiden, Plt Gubernur, Plt Bupati, Plt Walikota dan pata Kades agar tidak ikut bermain politik “cawe-cawe”.  Berdasarkan UU Pemilu, mereka wajib netral, tidak ikut-ikutan berkampanye mendukung paslon Capres dan Cawapres RI tertentu. Mereka harus diawasi oleh kekuatan masyarakat sipil spt para intelektual kampus, Lembaga Kemahasiswaan/BEM, aktivis NGO yang kritis dan bersikap indefenden, Ormas-ormas, mass media dll, hendaknya proaktif mengontrol agar pelaaksanaan demokrasi Pancasila berkualitas, luber dan jurdil.

Ormas ICMI termasuk didalam ikut berperan serta mengawasi, social control, jika ada perbuatan curang segera dilaporkan kepada pihak berwajib dan atau jika perlu viralkan di media sosial, agar ada tindakan pencegahan dan mereka berbuat kriminal bisa kapok dan jera tidak melanggar aturan dan kode Pemilu thn 2024.

Tekad dan sikap kita selaku WNI yang baik, bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 wajib Luber dan Jurdil, dengan azas pemilu inilah salah satu cara yang efektif untuk mencegah agar tidak terjadi konflik sosial politik baik horizontal dan vertikal, demi menjaga Sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dan kesatuan bangsa terwujud, NKRI dignity tegak bediri kokoh, NKRI harga mati.

Penegakan hukum atau supremasi hukum, jika ada pelanggaran dan kecurangan wajib ditindak dengan tegas sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, para penjahat Pemilu 2024 harus ditindak, bagi ASN yang melanggar UU Pemilu wajib dikenakan sanksi dan hukuman secara nondiskriminatif.

Walaupun kita menyadari dan menghawatirkan.bagi banyak pihak penegakan supremasi hokum yang tidak diskriminatif agak sukar dilakukan, akibat para elite politik gemar cawe-cawe tanpa terkendali, ada gejala pembiaran, lose control. Misalnya Presiden RI berbuat cawe-cawe dan itu “abuse of power” dilakukan berkali-kali, mengintervensi kepentingan negara untuk memuluskan kepentingan private spt politik dinasti,  akan tetapi sayang MPR RI diam seribu bahasa, dan tersandra oleh UUD 1945 hasil amandemen 4 kali, dimana kedaulatan rakyat tidak lagi berada ditangan Rakyat yang menjelma di MPR RI, akan tetapi kini Kedaulatan Rakyat sudah beralih kepada para Ketum Parpol, the ruling party.

Ya weslah,… cintailah, sehingga tangan-tangan jahil kepentingan oligarky leluasa masuk dalam menentukan arah public policy dan regulasi di tanah air zaman Now, yang menimbulkan banyak problem sosial, berupa ketidakadilan. Cermati saja produk peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan regim penguasa pro oligarki dan bias kepentingan rakyat spt UU Minerba, UU Ciptaker, UU Kesehatan, UU IKN, dan lain-lain, termasuk Kepres dan Inpres RI yg keluar ada sebagian besar bertentangan dengan UUD 1945, Tap MPR RI dan UU yang ada dan masih berlaku, misalnya regulasi kontroversial perizinan agraria lk 160 thn, berinvestasi di IKN Nusantara.

Juga penggusuran masyarakat  etnis Melayu Islam di Rempang Kepulauan Riau, yang memilukan hati dan melanggar HAM, berkedok proyek strategis nasional bernama Eco Rempang City yang bertentangan dgn kaidah-kaidah Sustainable Development (SD) ramah lingkungan dan sejumlah tujuan SDGs hasil kesepakatan masyarakat global (dibawah komando PBB), terutama aspek ekososial dan ekologi diabaikan. Sebenarnya banyak.lagi cerita miris dan memprihatinkan kita atas perbuatan regim yg melanggar HAM yang lain, yang tengah berlangsung di negeri ini.

Kita berharap para elite politik harus jujur memahami rialitas sosial yang menghawatirkan nasib bangsa dan kelangsungan NKRI. Pesan terakhir almarhum, tokoh pergerakan moral nasional Allahyarham bpk.Dr.Rizal Ramli, yang sudah viral di medsos dalam merespon kasus PSN Eco Rempang City yang pro China Tiongkok patut kita seriusi geopolitiknya demi mempertahankan kedaulatan negara (NKRI dignity).

Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT melindungi dan menolong hamba-hamba-Nya yang berimtaq, gemar berbuat kebajikan dan beramar makruf nahi mungkar, Aamiin-3 YRA..*
Wasalam

====✅✅✅
Penulis: Dr. Ir. H. Apendi Arsyad, M.Si
(Pendiri dan Wasek Wankar MPP ICMI merangkap Ketua Wanhat ICMI Orwilsus Bogor, Pendiri dan Dosen Senior Universitas Djuanda Bogor, Konsultan K/L negara, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Kehidupan Sosial)