Pamijahan | Jurnal Bogor
Panwaslu Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menemukan beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) milik partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) tidak sesuai dengan aturan KPU dan Bawaslu saat melakukan patroli pengawas Pemilu.
“Kalau menghitung secara titik mengingat wilayah Pamijahan secara topografi wilayah pegunungan itu sudah dipastikan ada, sesuai dengan surat keputusan ketetapan KPU terkait tempat yang dibolehkan untuk memasang alat paraga,” kata Kordiv Pencegahan, Hukum dan Partisipasi Masyarakat Panwaslu Pamijahan, Rian Hidayat, Selasa (26/12/23).
Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya melakukan patroli agar mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
“Iya, karena memang secara garis besar pelanggaran disini bukan pelanggaran pidana atau lainnya, akan tetapi pelanggaran secara administrasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya saat melakukan patroli dan pengawasan terhadap beberapa alat peraga terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan.
“Saat kita patroli ada beberapa partai dan ada beberapa caleg yang melanggar administrasi seperti pemasangan di pohon dan di tempat fasilitas umum,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, hampir semuanya partai politik melakukan pelanggaran secara administrasi dan sudah ditindaklanjuti ke Bawaslu Kabupaten Bogor.
“Hampir sebagian besar partai-partai penguasa sekarang yang melanggar administrasi. Kita sudah laporkan ke Bawaslu melalui laporan hasil pengawasan,” paparnya.
Ia juga menghimbauan kepada para peserta pemilu dan partai politik agar mematuhi aturan yang berlaku dan mematuhi segala aturan yang ada.
“Himbauannya memasangan alat peraga sesuai dengan ketetapan KPU dan jika ditemukan kembali maka akan kita berikan surat peringatan kedua serta menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Siti Marhamah mengatakan, untuk rekrutmen PTPS akan dimulai pada 2 Januari mendatang sampai 22 Januari 2024.
“Jadi kita akan menambahkan pasukan, seleksinya itu dari mulai seleksi administrasi dan wawancara, sejuah ini tidak ada kendala baik rekrutmen dan lainnya,”pungkasnya.
(andres)
 milik partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) tidak sesuai dengan aturan KPU dan Bawaslu saat melakukan patroli pengawas Pemilu.){kind=link}