Pengendalian Inflasi merupakan salah satu dari 5 aspek Reformasi Birokrasi (RB) Tematik program prioritas presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor sebagai pilar pengendalian inflasi di Kota Bogor belumlah cukup maksimal tanpa adanya dukungan serta pelibatan masyarakat.
Atas dasar tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (kukmdagin) Kota Bogor, Atep Budiman menggagas proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XX Lembaga Administrasi Negara (LAN) berjudul Social Movement (Pelibatan Aksi Masyarakat) Dalam Pengendalian Inflasi di Kota Bogor.
Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Atep Budiman menyampaikan, latar belakang proyek perubahan ini karena seluruh peserta PKN II diarahkan ke RB Tematik atau tema-tema yang menjadi prioritas dari presiden, diantaranya investasi, digitalisasi pemerintahan, stunting, inflasi, termasuk TKDN dan P3DN.
“Saya mengambil gagasan pengendalian inflasi itu sesuai arahan mentor Bu Sekda yang juga sebagai Ketua TPID dan kondisi inflasi di Kota Bogor tahun lalu itu cukup lumayan tinggi walaupun masih dibawah standar nasional 4 persen, tetapi untuk di Jawa Barat relatif diatas rata-rata,” kata Atep.
Atep menyebut, saat ini kondisinya fluktuatif, tetapi Kota Bogor rata-rata tinggi di Jawa Barat karena mungkin masuk perkotaan dan bukan lumbung produsen pangan.
Untuk pengendaliannya kata Atep sementara ini dikendalikan melalui kebijakan fiskal, moneter, termasuk operasional lapangan. TPID di daerah itu tugasnya lebih ke operasional, moneter oleh Bank Indonesia, fiskal oleh Kementerian Keuangan.
“Operasional diantaranya memantau harga, menyelenggarakan operasi pasar, bazar-bazar murah, termasuk dengan satgas-satgas pangan mengecek jalur distribusi sesuai dengan tingkatannya (distributor, agen, pangkalan). Kemudian memantau sesuai harga acuan pemerintah, bahan-bahan pokok sesuai HET agar tidak melebihi harga,” jelasnya.
Disamping itu, Atep menjelaskan, RB tematik ini cukup serius apalagi ada permasalahan se-dunia dengan adanya fenomena el nino.
“Hari ini pun beras di Kota Bogor harganya masih tinggi, belum turun lagi, diatas HET,” ujar Atep.
TPID secara rutin melakukan rapat skala nasional dipimpin oleh Mendagri setiap hari senin untuk memantau terus kebijakan-kebijakan di daerah.
“Untuk pengendaliannya cenderung tim TPID saja yang bergerak, dari sisi masyarakatnya belum dilibatkan secara optimal. Untuk itu di dalam proyek perubahan yang saya gagas ini didalamnya social movement atau melibatkan masyarakat supaya lebih peduli terhadap pengendalian inflasi dengan memantau harga-harga di pasar,” jelas Atep.
Salah satunya adanya media berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sebab, masyarakat yang mengakses atau membaca media massa untuk mendapatkan informasi terkait harga-harga kebutuhan di pasar terbilang terbatas.
Proyek perubahan ini dikolaborasikan dengan digitalisasi pemerintahan yang digagas oleh Kepala Diskominfo, yakni komunikasi melalui platform WhatsApp (WA) Chat Bot Talas Bogor (Data dan Layanan Terintegrasi).
“Selaras dengan integrasi super Apps Talas Bogor, WA akan menjadi alat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kami mempublikasikan harga-harga bahan pokok di pasar-pasar pantauan yang ada di bawah Pemkot Bogor yakni Perumda Pasar Pakuan Jaya. Kami pun punya tugas memantau harga di dua pasar sesuai dengan permintaan provinsi dan Kementerian Perdagangan,” paparnya.
Selain melalui layanan WA Talas Bogor Bogor, pihaknya juga akan mempublikasikan ke media sosial di lingkungan pemkot, media luar ruang, termasuk media digital yang dipasang di pasar.
“Kita akan optimalkan kembali dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya, agar pengunjung pasar bisa melihat harga-harga terupdate. Nanti kita juga butuh informasi dari masyarakat apakah sesuai dengan harga di lapangan. Seandainya ada permainan harga melampaui harga eceran, harga acuan pemerintah, kita akan tindaklanjuti di lapangan untuk mengecek dan memastikan. Apalagi kalau ada subsidi pemerintah tidak boleh melebihi harga. Jadi pelibatan masyarakat yang akan kita coba gerakan di proyek perubahan ini,” ujar Atep.
Sejauh ini dukungan dari Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor dan Sekda baik terhadap inovasi ini, karena bagian dari RB Tematik terkait pengendalian inflasi. Diharapkan salah satu inovasi ini sebagai upaya pengendalian inflasi bahkan menurunkan angka inflasi di bawah rata-rata regional Jabar maupun nasional.(*)
