Cileungsi | Jurnal Bogor
Polemik pengelolaan dana Samisade (Satu Miliar Satu Desa) di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor terus bergulir. Pasalnya, proses pemanfaatan dana bantuan infrastruktur dari Pemda Bogor tersebut dianggap telah menyalahi juklak dan juknis Samisade. Oleh karena itu, LPM Desa Cileungsi mendesak Kepala Desa untuk transparan soal penggunaan dan pengalokasian dana Samisade 2023.
“Dana Samisade itu kan harus dipertanggungjawabkan pemanfaatan dan pengalokasiannya. Kalau memang tidak ada penyelewengan maka tidak masalah dong kalau dibuka sehingga semua jadi transparan,” kata salahsatu anggota LPM, M. Faisal.
Menurut dia, kepala desa memang memiliki kewenangan dalam menentukan titik pembangunan infrastruktur dan siapa yang akan menjadi pelaksana proyek Samisade. Namun, bukan berarti kepala desa memiliki seluruh kewenangan dalam Samisade seperti mengatur gaji pelaksana hingga pembelanjaan material.
“Lalu buat apa mitra kerja di desa kalau cuma jadi penonton dan tidak pernah dilibatkan. Padahal dalam aturan main Samisade harus memprioritaskan swakelola dan melibatkan mitra kerja pemerintah desa,” ujarnya.
Faisal mengatakan, dominasi kepala desa dalam program Samisade di Desa Cileungsi akan berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban. Karena bagaimana pertanggungjawaban tersebut dibuat, sementara pihak yang seharusnya dilibatkan dalam proses implementasi Samisade justeru tidak dilibatkan.
“Akan seperti apa nantinya pertanggungjawaban Samisade tahun ini saya juga tidak tahu, karena yang jelas diprosesnya saja sudah menyalahi aturan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Faisal mendesak agar kepala desa Cileungsi menjelaskan secara menyeluruh terkait program Samisade kepada semua pihak yang seharusnya dilibatkan dalam realisasi Samisade.
“Kami dari LPM saja tidak pernah diajak untuk musyawarah oleh kepala desa. Apalagi penggunaan anggarannya seperti apa juga LPM tidak tahu.
** fik/cc-jb
