Kades Cileungsi Monopoli Program Samisade

Cileungsi | Jurnal Bogor

Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) seharusnya menjadi program pembangunan infrastruktur yang mengedepankan swakelola dan pemberdayaan masyarakat di desa penerima bantuan. Namun pada realitasnya, kini program Samisade seakan-akan menjadi proyek kepala desa.

Dimana dari seluruh proses perencanaan hingga realisasi peran kepala desa sangat dominan. Kepala desa dalam program Samisade ibaratkan kontraktor pemenang tender yang berhak mengelola keuangan dan mengatur pembelanjaan material. Seperti yang terjadi di Desa Cileungsi dimana seluruh program Samisade ditentukan oleh kepala desa, termasuk dalam proses pembelanjaan material proyek.

“Samisade di Desa Cileungsi ini sudah banyak keluar jalur. Banyak aturan yang diterobos oleh kepala desa. Karena sekarang seluruh anggaran dan pekerjaan menjadi tanggungjawab kepala desa. Padahal di desa ada LPM dan TPK yang seharusnya dilibatkan dalam realisasi program Samisade,” kata salahsatu warga Desa Cileungsi, Ahmad.

Menurut dia, LPM dan TPK di Desa Cileungsi saat ini seperti pajangan dan tidak berfungsi. Hal ini lantaran kepala desa tidak melibatkan lembaga tersebut dalam setiap progran pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan infrastrukur.

“Seperti Samisade sekarang yang pengaspalan dan pemasangan turab. Semua itu ditangani kepala desa tanpa ada keterlibatan dari LPM. Bahkan TPK sebagai penanggungjawab kegiatan juga tergantung dari arahan kepala desa. Bahkan untuk beli material saja harus kepala desa. Ini kan sudah tidak benar,” ujarnya.

Yang lebih parah lagi, lanjut Ahmad, pengerjaan Samisade yang seharusnya diswadayakan dan di swakelolakan ke masyarakat sekitar, justru diserahkan kepada pihak lain yang bukan warga Desa Cileungsi.

“Jadi mandor sampai tukang yang mengerjakan Samisade sekarang itu dari desa lain. Padahal di Cileungsi juga banyak yang bisa dan membutuhkan pekerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota LPM Desa Cileungsi, Muhamad Faisal membenarkan, sebagai anggota LPM dirinya tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Samisade. Ia bersama dengan beberapa anggota LPM lain mengaku tidak pernah diundang atau mendapat laporan dari kepala desa terkait realisasi Samisade.

“Bahkan bukan hanya Samisade program lain yang menggunakan dana desa juga saya tidak pernah dikabari atau diajak duduk bersama terkait perencanaan dan realisasi pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Sementara pihak desa ketika dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan, termasuk Sekretaris Desa Cileungsi, Supendi tidak bisa dihubungi.

** fk/cc-jb