Andri Rahman: Pemborong Jangan Anggap Remeh Pemerintahan di Wilayah
Jonggol | Jurnal Bogor
Pekerjaan rekonstruksi Jalan Singajaya – Cibodas yang sudah mulai dikerjakan seolah proyek tak bertuan, karena papan nama yang seharusnya menjadi sumber informasi terkait proyek tersebut justeru tidak ditemukan di lokasi pekerjaan.
Lebih miris lagi, Budi yang menyebut dirinya sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Singajaya – Cibodas saat ditanya perihal keberadaan papan proyek, justeru menyebut salah satu nama mantan anggota dewan Kabupaten Bogor.
“Sana tanya papan proyeknya sama dewan Sanapi,” ketusnya.
Sementara, KA TU UPT Pekerjaan Jalan Jonggol, Sunarip menyebut tidak mengetahui jika pekerjaan rekonstruksi Jalan Singajaya – Cibodas tidak memasang papan proyek yang seharusnya di pasang sebagai pusat informasi sumber dana dan asal pekerjaan tersebut.
“ Saya tidak tahu jika belum dipasang papan proyek, memang para pekerja itu membuat bedeng/ngontrak di tempat dewan Sanapi. Nanti saya ingatkan untuk dipasang papan proyeknya,” cetus Sunarip.
Sementara Camat Jonggol Andri Rahman mengatakan belum ketemu dengan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan rekonstruksi Jalan Singajaya-Cibodas. Menurutnya, sampai pekerjaan itu dimulai tidak ada basa-basi atau pun assalamualaikum ke Kantor Kecamatan Jonggol.
“ Kami terkadang heran kepada para pemborong, apa salahnya untuk silaturahmi ke kantor pemerintahan kecamatan yang ada di lokasi tempat mereka bekerja, jika tidak ada musrembang yang diawali dari kecamatan pekerjaan itu tidak akan mereka dapatkan, terlepas mereka mendapatkan itu dengan cara lelang, jangan menjadi Bang Jago dengan membelakangi pemerintahan yang ada di lokasi pekerjaan,” ungkap Andri kepada Jurnal Bogor, Selasa (12/9).
Andri menyebut, pernah ada yang mau menghadap tapi dirinya tidak berkenan karena bukan pemborongnya. Ia menjelaskan, jika bukan pemborongnya dirinya tidak bisa meminta spek, gambar dan SPK yang nantinya akan menjadi arsip untuk kecamatan.
“ Kebanyakan dari mereka cuma datang dan memberitahukan mau kerja, tanpa melampirkan spek, gambar dan SPK. Kami punya hak untuk mengetahui semua itu sebagai monitoring di lapangan, karena kita juga punya peran adanya pekerjaan di lokasi tersebut,” geramnya.
“ Saya berpesan, tolong jangan anggap kami remeh sebagai pemerintah di wilayah, karena jika pekerjaan anda kurang bagus kami juga yang kena imbasnya dan turut dipertanyakan,” pungkasnya mengakhiri.
** Nay Nurain
