Obras Forum Perubahan Pembaharu: IPM Kabupaten Bogor Masih Dibawah Rata-rata IPM Nasional

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Forum Perubahan Pembaharu Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan ngobrol santai dengan tema Bogor Kini, Esok dan Masa Depan yang Sejahtera dan Bebas Korupsi yang digelar di Aula Hotel Papyrus, Kota Bogor, Minggu (27/8/23). Hal tersebut disampaikan oleh Rena Supriadi sebagai inisiator kegiatan obrolan santai (obras) tersebut.

“Kami menghadirkan Pengamat Sosial Politik Nasional Ubedillah Badrun, beliau memaparkan tentang potret Kabupaten Bogor saat ini, berdasarkan data statistik dimana IPM Kabupaten Bogor masih dibawah rata-rata IPM Nasional,” ungkap Rena menyampaiakan ucapan Ubedillah Badrun.

Menurut Ubedillah, sambung Rena, pertumbuhan ekonomi masih dibawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional yakni  sebesar 3,5%, kemudian tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar. Dari potensi pendapatan daerah yang cukup besar belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara merata, sehingga beliau menyampaikan beberapa solusi diantaranya implementasi good governance and clean government sehingga pengelolaan pemerintahan daerahnya menjadi lebih baik.

“ Kemudian fokus pada pemberdayaan sumberdaya manusia dan ekonomi yang jumlahnya cukup besar, berikutnya beliau menyampaikan tentang pemerintahan yang adaptif, kreatif, inovatif, kolaboratif ditengah-tengah pemanfaatan teknologi di era digital sekarang ini serta keterlibatan pemuda dalam pembangunan, yang terakhir beliau menyoroti tentang kegagalan pemerintah dua periode balakangan ini sehingga beliau menyampaikan tentang Kabupaten Bogor ini memerlukan teladan moralitas dan integritas yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah dimana kepemimpinan dua periode kepemimpinan yang menjadi tersangka kasus korupsi,”jelas Rena.

Lebih lanjut Rena menjelaskan, selain itu panelis yang hadir pada kegiatan ini adalah kepala desa teladan se-Indonesia yakni Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri yang memaparkan pengalamannya dalam mengelola dan memberdayakan potensi desanya untuk kesejahteraan, dari sekian keberhasilannya  dalam pengelolaan potensi desanya yang menjadi sorotan adalah kurang perhatiannya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perhatian dan dukungannya terhadap program-program pemberdayaan desa.

“ Dari hasil obrolan santai yang dihadiri beberapa organisasi masyarakat dan juga organisasi kepemudaan serta tokoh-tokoh masyarakat disepakati bersama tentang kepedulian, bahwa pengelolaan Kabupaten Bogor bukanlah mengelola yayasan, yang hanya dikelola oleh keluarga secara dinasti atau kelompok tertentu saja, tapi menjadi kewajiban seluruh warga Kabupaten Bogor,” tandasnya.

“ Sehingga kesejahteraan dan mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik serta peningkatan ekonomi menjadi hak bagi masyarakat kabupaten Bogor, maka dengan kesamaan persepsi ini menyepakati pembentukan Forum Perubahan Pembaharu Kabupaten Bogor yang bertujuan memastikan bahwa pemilik sah Kabupaten Bogor ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor dan memastikan terdistribusinya secara merata kesejahteraan bagi warga masyatakat Kabupaten Bogor,” tambah Rena.

Sementara, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Fikar Robbani  yang mewakili unsur pemuda dalam kegiatan ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh narasumber Ubedillah Badrun dan juga Kades Damanhuri bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan ruang kolaborasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kabupaten  Bogor.

“ Dalam hal ini, pemuda di mata Pemerintahan Kabupaten Bogor masih dianggap tidak penting dan terpinggirkan, maka dari itu memang sangat perlu adanya perubahan untuk perbaikan,” pungkasnya.

** Nay Nurain