jurnalinspirasi.co.id – Sengkarut PPDB sistem zonasi terus menyita perhatian publik. Hal itu lantaran menyeruaknya ke permukaan indikasi kecurangan yang dilakukan calon peserta didik.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie P Sultani mengatakan, ada permasalahan yang harus dipecahkan apabila sistem zonasi masih diterapkan di Kota Bogor.
Ia menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus melakukan pemerataan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah negeri yang tersebar di semua wilayah.
“Kalau mau dukung sistem zonasi, harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan sekolah,” ucap Devie kepada wartawan, Senin (10/7).
Politisi Nasdem ini menilai bahwa kondisi ketersediaan SMP negeri dengan jumlah lulusan SD di Kota Bogor setiap tahun masih jomplang.
“Jadi lulusan SD setiap tahun ada sekitar 17 ribu orang, sementara daya tampung sekitar 5.600 orang. Artinya hanya sepertiga yang diterima di SMP negeri,” ucap dia.
Tak hanya membangun sekolah, sambungnya, pemerataan pendidikan juga harus ditunjang sarana prasarana yang sama di sekolah. Seperti laboratorium sekolah. Sehingga kualitas di antara sekolah sama, tidak ada lagi perbedaan.
Sebab, sambungnya, dengan adanya perbedaan itu akan mempengaruhi keinginan untuk memperoleh pendidikan di sekolah yang dianggap lebih banyak peminatnya.
“Jadi tidak ada lagi orang tua punya stigma sekolah favorit di sana di sini, sehingga ingin anaknya masuk ke sekolah favorit. Yang mungkin akhirnya menghalalkan segala macam cara,” katanya.
Disinggung soal anggaran, ia mengatakan, kemampuan APBD Kota Bogor jangan jadi kendala. Karena masih ada sumber pembiayaan lain untuk pembangunan sekolah.
“Ayo kita anggarkan buat bangun sekolah, bantuan dari provinsi atau pusat ayo kita pinta,” tegasnya.
Untuk itu, kata Devie, tinggal kesiapan atau kemauan dari Pemkot Bogor apabila sistem zonasi masih diterapkan pada PPDB.
“Kita nggak siap atau kita memang tidak mau? Kalau memang ternyata nggak sanggup atau nggak mampu, kembalikan saja ke sistem NEM,” pungkasnya.* Fredy Kristianto
