Jonggol | Jurnal Bogor
Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang tak kunjung cair sehingga menghambat aktivitas pembangunan dan honor lembaga hingga aparatur desa menjadi pertanyaan sengit Pemdes kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena sudah melewati dua kali lebaran yakni Idul Fitri dan Idul Adha.
Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Bogor, Sudadi SH menduga keterlambatan anggaran BHPRD Pemkab Bogor dibuat sengaja, agar terlihat kesemrautan pada masa kepemimpinan Plt Bupati Iwan Setiawan. Entah siapa yang berperan dalam hal ini, sehingga Plt Bupati Iwan Setiawan seolah tak mampu menjalankan pemerintahan.
“BHPRD itu kan sudah ada uangnya, hanya tinggal dicairkan saja. Seharusnya, Plt juga peka, jika tahap 1 itu anggaran harus diturunkan pada bulan 3, minimal Perbup BHPRD dikeluarkan bulan 1, dan sudah disusun pada Desember tahun sebelumnya,” tandas Sudadi, Minggu (9/7/23).
Ini yang ada, sambung Dadi sapaan akrabnya, Perbup baru nongol bulan 6, yang seharusnya anggaran BHPRD itu sudah memasuki tahap ke 2 untuk pencairan. Sedangkan desa harus melengkapi semua kebutuhan administrasi untuk pencairan itu memerlukan waktu hampir 2 minggu.
“Ini pola permainan apa yang sedang dimainkan. BHPRD yang masih bayangan semu untuk pencairan, begitu juga Samisade yang belum diketahui kabar pencairannya. Peran Plt Bupati disini dipertanyakan, bukan semata-mata harus menunjuk jengkol seperti pemberitaan sebelumnya yang pernah saya baca, tapi lebih kepada peran dirinya dalam menjalankan mesin motor Pemerintahan Kabupaten Bogor itu, mampu atau tidak,” cetusnya.
Lebih lanjut Dadi mengatakan, keluhan dari kepala desa itu sudah sangat sering kali terdengar, dan ini yang memang perlu kita pertanyakan juga apakah anggaran BHPRD itu di depositokan, sehingga hanya waktu-waktu tertentu bisa dicairkan. Dan jika memang iya, anggaran itu disimpan dalam bank, lalu siapa penikmat bunga dari bank tersebut.
“Kita sama-sama lihat, apalagi ini mendekati tahun politik, dan kita sam-sama ulas. Jangan sampai anggaran masyarakat diendap untuk kepentingan elit politik diatasnya. Nanti kita bahas lagi, apakah Pemkab mampu mencairkan anggaran Samisade pada bulan Agustus mendatang,” pungkas Dadi.
Sementara ketidakpastian turunnya anggaran BHPRD dirasakan sejumlah kepala desa. Kepala Desa Sukamaju, Jonggol, H. Holil misalnya, dia mengaku harus memutar otak untuk menutupi semua kebutuhan operasional desa. Mengingat, ada beberapa honor lembaga dan guru ngaji dalam anggaran BHPRD tersebut, juga pengeluaran pokok seperti ATK dan pembayaran listrik dan lain sebagainya. Begitupun dengan pembangunan yang juga harus terhambat karena ketidakpastian kapan anggaran BHPRD ini akan dicairkan.
“Sudah 2 lebaran, yakni lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha kemarin angaran BHPRD yang seharusnya sudah 2 tahap turun, ini tahap 1 aja belum jelas kepastiannya. Sebetulnya kabupaten ini menunggu apa untuk mencairkan anggaran BHPRD tersebut,” ungkap H. Holil kepada Jurnal Bogor, Minggu (9/7/23).
Menurutnya, pascaterbitnya Perbup produk Plt Iwan Setiawan, Pemdes Sukamaju langsung memenuhi syarat administrasi untuk pengajuan pencairan anggaran, dan saat ini informasi yang beredar dari pesan WhatApps, bahwa anggaran tersendat di BPKAD. Pihaknya tidak berani mencairkan anggaran sebelum ada instruksi dari pimpinan.
“Pimpinan yang dimaksud itu siapa, toh sudah terbit Perbup apa lagi yang ditunggu. Apa ada pimpinan lagi selain Plt Bupati,” cetusnya.
Menurutnya, berkas BHPRD dari semua desa se-Kabupaten Bogor belum bisa diproses karena menunggu arahan pimpinan. H.Holil menyebut, apa yang disampaikan dinas terkait merupakan kabar duka untuk desa karena harus menunggu berapa lama lagi.
“Itu tadi yang saya pertanyakan apa ada pimpinan lain selain Plt Bupati di Kabupaten Bogor ini, sehingga masih harus menunggu arahan pimpinan. Apa yang membuat Pemkab itu menahan anggaran yang sudah seharusnya diturunkan ke desa. Apa karena dideposito kan dan belum bisa dicairkan, sehingga harus mengorbankan ratusan desa,” kesalnya.
“Jika dana itu sudah ada, apalagi yang harus ditunggu oleh Pemkab. Jangan kami dikorbankan hanya untuk kepentingan hal yang kami tidak ketahui,” tandasnya.
** Nay Nur’ain
 yang tak kunjung cair sehingga menghambat aktivitas pembangunan dan honor aparatur desa menjadi pertanyaan sengit Pemdes kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena sudah melewati dua kali lebaran yakni Idul Fitri dan Idul Adha.){kind=link}