DPR Ancam Bakal Cabut Kewenangan, MK Pastikan on The Track

Bogor | Jurnal Bogor

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan on the track dalam pembacaan putusan sistem Pemilu 2024. Namun MK tidak mau berkomentar banyak soal ancaman dari Komisi III DPR RI bila majelis MK memutuskan mengubah sistem Pemilu kembali mundur ke belakang menjadi sistem proporsional tertutup.

“Saya tidak mau berkomentar soal (ancaman DPR) itu,” ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono dikutip dari Vivanews, Rabu (31/5/2023).

Fajar juga mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga hal dasar untuk mengungkap fakta yang ada di persidangan, yaitu dari keterangan ahli, keterangan saksi dan pengumpulan alat bukti. 

“Jadi apakah kemudian masing-masing Hakim itu mempertimbangkan segala sesuatunya itu ya otoritas hakim. Termasuk soal momentum seperti sekarang, itu otoritas hakim,” katanya.

“Artinya kita serahkan saja sekarang kepada Hakim Konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki, dengan yang tiga tadi, dengan fakta persidangan, dengan keyakinan, dengan alat bukti ya, sambil kita terus monitor,” pungkasnya.

Sebelumnya, 8 Fraksi di DPR RI tanpa PDIP, kompak menolak sistem pemilu 2024 secara proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Mereka ingin penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan sekarang ini tetap menggunakan proporsional terbuka alias coblos nama caleg. 

Bahkan, ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya bisa saja mengubah UU Mahkamah Konstitusi (MK) bila majelis MK memutuskan mengubah sistem Pemilu kembali mundur ke belakang. 

“Ya jadi kami tidak akan saling memamerkan kekuasaan, dan cuma kami juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan. Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem tertutup) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kami juga ada kewenangan,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers, Selasa (30/5/2023).

Selain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, pernyataan sikap itu juga dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir. Kemudian, Sekjen PPP Amir Uskara, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw.

Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main. Jika MK masih nekat ubah sistem pemilu 2024, lembaga legislatif bisa mencabut kewenangan MK. 

“Kalau perlu UU MK juga kami ubah, kami cabut kewenangannya, akan kami perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi,” kata Politikus Gerindra itu.

** yev