Klapanunggal | Jurnal Bogor
Kepala Desa Kembang Kuning, Neneng menyatakan akan melakukan sidak ke lokasi TPS Ilegal di Desa Kembang Kuning yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Lokasi yang berada dibelakang kawasan satelit tersebut merupakan salah satu TPS yang sudah beroperasi cukup lama yang menampung sampah dari Cileungsi dan Klapanunggal.
“Nanti usai pelatihan saya akan lihat ke lokasi dan mencari informasi tentang TPS illegal tersebut,” kata Kepala Desa Kembang Kuning, Neneng kepada Jurnal Bogor, Senin (8/5/23).
Neneng pun belum bisa berkomentar banyak lantaran dirinya belum mendatangi lokasi dan mengetahui berbagai hal terkait keberadaan TPS Ilegal tersebut.
“Nanti kalau sudah ke lokasi baru kami akan ambil tindakan lanjutan,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan dan Sanitasi II Jonggol, Heri mengatakan, pihaknya sudah mengetahui terkait keberadaan pembuangan sampah ilegal tersebut. Menurut dia, keberadaan TPS ilegal akan berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar.
“Mungkin saat ini lokasi masih jauh dari pemukiman, tapi suatu saat nanti itu akan menjadi persoalan Ketika lokasi akan dimanfaatkan atau difungsikan,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan TPS memerlukan berbagai kajian dan pertimbangan teknis terkait dampak lingkungan. Jadi tidak sembarangan tempat bisa dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.
“Inilah salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menjadi agenda bersama untuk diselesaikan. Bagaimana menciptakan TPS yang memang memenuhi persyaratan dan tidak melanggar aturan,” paparnya.
Terkait keberadaan TPS tersebut, Heri mengaku, hal tesebut sudah dilaporkan ke Satpol PP Kabupaten Bogor untuk dilakukan penindakan. Hal itu lantaran TPS di Klapanunggal tersebut tidak memiliki izin.
“Untuk tindakan penertiban tentunya kewenangan dari Pol PP Kabupaten Bogor. Kami hanya berkordinasi dan melaporkan,” ungkapnya.
Heri mengatakan, persoalan sampah di wilayah kerja UPT Sanitasi dan Kebersihan II Jonggol memang kompleks. Mulai dari tingginya produksi sampah, minimnya armada pengangkutan, TPS illegal dan lokasi TPA Kabupaten Bogor yang sangat jauh.
“Ini tentunya persoalan di lapangan yang jadi agenda kami dari UPT untuk diselesaikan secara bertahap,” tandasnya.
** Taufik/Nay
