Megamendung | Jurnal Bogor
Masih ditemukannya pelaksanaan proyek pembangunan dengan kualitas dinilai kurang bagus, ternyata disikapi Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Politisi Gerindra itu pun minta agar seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melakukan kalkulasi biaya dan perencanaan kegiatan proyek dengan matang untuk memperoleh hasil pembangunan yang baik.
Plt Bupati Bogor menegaskan, terkait standar harga jasa konstruksi dan jasa konsultan tahun anggaran 2023 serta 2024, harus tersosialisasikan dengan baik ke seluruh PD. Sebab, sosialisasi sangat penting untuk penyempurnaan pelayanan pengadaan barang dan jasa, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Makanya perlu tersosialisasi dengan baik, sehingga Standar Harga Tertinggi (SHT) bisa tersampaikan dan dibagikan ke seluruh PD. Jadi kegiatan di setiap dinas perencanaan dan perhitungannya matang. Makanya hari ini saya undang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari seluruh dinas,” kata Iwan Setiawan, saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan Tahun 2023 dan 2024, di Puri Ayuda Resort Megamendung, Rabu (15/2/23).
Iwan menghimbau kepada seluruh PD, untuk senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi agar setiap kegiatan yang dikerjakan dapat diketahui secara detail. Dengan begitu potensi adanya kendala dan permasalahan bisa diantisipasi serta diminimalisir.
“Saya minta rinci laporan dari setiap PD, apalagi sudah ada dasar SHT dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Jadi akan lebih matang baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya. Saya juga ingin hari ini persiapkan dan sosialisasikan, seluruh dinas persiapkan mulai dari hal kecil seperti ATK, supaya lebih optimal. Kalau persiapan matang, berbagai kekurangan dan potensi timbulnya permasalahan bisa diantisipasi,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, R. Subiantoro mengungkapkan, sosialisasi standar harga jasa konstruksi maupun jasa konsultan tahun anggaran 2023 dan 2024, sangat penting dilakukan. Hal itu untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan standar satuan harga jasa konstruksi serta jasa konsultasi.
“Sehingga lebih matang dalam penyusunan anggaran kegiatan perencanaan teknis terkait dengan bidang jasa konstruksi di lingkungan Pemkab Bogor,” tukas mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) era kepemimpinan Bupati Bogor Rachmat Yasin tersebut.
** Dede Suhendar
