Parung | Jurnal Bogor
Kebijakan petinggi Kabupaten Bogor menetapkan RSUD Parung menjadi Klinik Utama menuai kecaman dari Ketua DPD Partai Golkar Wawan Haikal Kurdi. “Penetapan RSUD Parung menjadi Klinik Utama itu melenceng dari tujuan awal yang digembar-gemborkan. Ini murni kesalahan Pemerintah Kabupaten Bogor, karena tidak matang dalam perencanaan,”kata Wawan, dihubungi Jurnal Bogor, Minggu (29/01).
Menurut Wawan, RSUD Parung itu perjuangannya sangat panjang, bahkan kader Partai Golkar, turut andil dari merealisasikan rumah sakit untuk wilayah Kabupaten Bogor bagian utara itu.
“Almarhum Pak Tohawi, sangat konsisten memperjuangkan agar di wilayah utara ada RSUD, namun apa yang terjadi, pada akhirnya hanya jadi klinik,”ujarnya.
Wawan mengatakan, karena RSUD Parung itu satu dari beberapa proyek strategis daerah, DPRD akan terus mendorong RSUD Parung itu terealisasi. “Usia klinik itu tak boleh terlalu lama, kenapa ? karena target utama kita adalah RSUD, makanya DPRD akan memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dari sisi anggaran untuk melengkapi fasilitas di klinik utama itu,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor drg/ Mike Kaltarina menjelaskan, penetapan RSUD Parung jadi klinik utama itu karena beberapa syarat belum terpenuhi, satu diantaranya fasilitas untuk keadaan darurat atau emergenci.
“Gedung di RSUD Parung itu baru ada satu yang dibangun tahun 2022 dengan sumber anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah di gedung baru itu fasilitas alat kesehatannya belum lengkap, padahal itu menjadi syarat untuk sebuah rumah sakit,”ujarnya.
Selain itu, kata Mike, RSUD Parung belum memiliki dokter poli spesialis. “Makanya, secara bertahap layanan spesialis akan dilengkapi,”kata Mike.
Camat Parung Adi Hendrayana mengatakan, meski baru sebatas klinik, namun masyarakat Parung yang membutuhkan layanan kesehatan mengaku sangat terbantu”Kami ucapkan terima kasih kepada Plt Bupati Bogor yang sudah meresmikan. Sehingga bisa beroprasi walaupun baru sebatas klinik utama,” bebernya lagi.
Sebagian warga, lanjut Adi, juga sudah memahami hal tersebut, kecamatan pun, akan terus mendorong agar proses pembangunan gedung berikutnya bisa dilaksanakan.
“Terlepas dari siapapun yang akan menganggarkan baik Pemda Kabupaten Bogor atau pihak Pemprov Jabar kami akan dorong supaya pembangunan bisa dilaksanakan,” tutupnya.
** Yosan Hasan
