Ciawi | Jurnal Bogor
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian sebagai salah satu penyelenggara pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan salah satunya melalui proses akreditasi.
Akreditasi merupakan langkah untuk menjamin dan memberikan keyakinan pada publik bahwa pelatihan PBJ yang diselenggarakan oleh PPMKP sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pelatihan PBJ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga menghasilkan kualitas alumni atau peserta yang andal. Sebelumnya, PBJ PPMKP telah meraih predikat B untuk akreditasinya.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang mengatakan bahwa peningkatan kapasitas ASN yang andal menjadi agenda penting dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, karenanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM-nya.
Proses akreditasi PPMKP dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan diantaranya pengajuan akreditasi/surveillance, pemeriksaan berkas awal, desk assessment, visitasi onsite, serta rapat komite penjaminan mutu pelatihan dan sertifikasi PBJ. Saat ini tengah berlangsung tahap desk assessment dan visitasi onsite.
Dalam kesempatan menerima visitasi onsite, Rabu (11/01), kepala PPMKP, Yusral tahir mengatakan harapan kedepannya PPMKP dapat memperoleh informasi strategis atau metode-metode pengelolaan pengadaan barang dan jasa dari LKPP. Ia pun menginginkan agar semua pegawai menguasai pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah demi mengoptimalkan pemanfaatan BMN.
“Arahan dari pimpinan kami semua pegawai harus menguasai PBJ agar akuntabilitas pemanfaatan BMN ini dapat dioptimalkan sehingga kedepannya target-target tercapai ”, kata Yusral.
Hadir sebagai assessor, Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya mengungkapkan beberapa unsur komponen instrument akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBBJ), yaitu 75% unsur organisasi dan 25% unsur program dan pengelolaan program. Namun, yang paling inti dalam unsur organisasi yaitu sub unsur tenaga kediklatan.
Harry pun menyarankan agar PPMKP juga mengajukan akreditasi untuk Tempat Uji Kompetensi pengadaan barang dan jasa.
“Kami menyarankan PPMKP mengajukan akreditasi untuk penyelenggara TUK, hal-hal yang perlu disipakan yaitu sarana prasarana seperti computer dan pelaksanaa operator atau penyelenggara sistem informasi”, ungkap Harry.
** Nita/PPMKP
