Pengalokasian ANBK Belasan Miliar Diduga Mark Up, LSM Genpar Bakal Laporkan Disdik ke KPK
Nanggung l Jurnal Bogor
Pengadaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 1 receiver 9 unit laptop untuk 65 Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor diduga tidak sesuai spesifikasi.
Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) Sambas Alamsyah menuding pengadaan fasilitas belajar dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor yang tembus belasan miliar itu diduga dimark up dan diduga jadi ajang korupsi oknum pejabat Disdik.
Informasi yang dirangkum LSM Genpar berawal dari uji petik di beberapa SDN yang mendapatkan bantuan pengadaan alat penunjang seperangkat komputer dan 10 buah laptop dengan total harga yang fantastis Rp.172.825.000 dengan rincian harga 1 unit CPU Rp 46 .125.000 dan laptop Rp12.670.000.
Sehingga spek komputer dan laptop dialokasikan ke setiap sekolah SD itu komponennya dari China yang dirakit oleh Vendor Plaza Pendidikan Indonesia atau build up dinilai meragukan karena melebihi banderol merek ternama.
“Setelah diperiksa dan dibongkar isi komponen komputer tersebut, kami menyimpulkan adanya dugaan mark up hingga mencapai 200 persen,” kata Sambas Alamsyah kepada Jurnal Bogor, Senin (9/1).
Sambas menanggap program ini hanya menghambur-hamburkan anggaran negara dan sangat tidak efektif. Padahal instansi yang harus membuka mata lebar-lebar di wilayah pendidikan Kabupaten Bogor adalah Dinas Pendidikan ini adalah bagian tugas fungsi dan tanggung jawabnya.
“Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat konon kabarnya dipilih bukan dilotere yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan,” kritiknya.
Belasan miliar untuk pengadaan ANBK diduga adanya permainan lantaran produk komputer yang dialokasikan ke setiap sekolah SD tidak sebanding dengan anggaran yang begitu fantastis. “Atas temuan ini kami akan adukan ke KPK serta menyerahkan fakta hukum tersebut,” janjinya.
Sementara Kasi Sarpras Disdik, Yanto Pradipta saat dikonfirmasi Jurnal Bogor perihal dugaan mark up tersebut tak merespons.
** Arip Ekon
