Cileungsi | Jurnal Bogor
Seiring dengan dikeluarkannya Perbup 69 tahun 2022, program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) mulai direalisasikan di seluruh desa di Kabupaten Bogor. Untuk wilayah Bogor Timur, program andalan Bupati Bogor tersebut juga sudah terlihat mulai dilaksanakan pengerjaan tahap pertama. Namun pelaksanaannya mendapat catatan dari wakil rakyat agar ada pembenahan.
“Kalau saya monitoring ke beberapa desa, Samisade sudah mulai berjalan. Contohnya di Desa Ciangsana, pekerjaan sudah mencapai 60 persen. Tinggal menunggu pelaksanaan tahap kedua. Sementara di beberapa desa lain juga sudah mulai dikerjakan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 2, Achmad Fathoni kepada Jurnal Bogor, Minggu (13/11).
Menurut dia, pengalokasian program Samisade pada penghujung tahun menjadi salahsatu persoalan yang harus menjadi evaluasi Pemda Bogor. Pasalnya, dengan waktu yang pendek tersebut, pelaksana program dalam hal ini pemerintah desa dituntut harus segera menyelesaikan program Samisade tersebut.
“Tahun anggaran kan dari Januari-Desember. Jadi kalau dialokasikan pada pertengahan tahun mungkin proses perencanaan dan pelaksanaan Samisade di tiap desa dapat lebih maksimal,” tukasnya.
Fathoni sapaan akrabnya mengatakan, selain pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan, ia juga menyoroti proses pengawasan Samisade yang perlu ditingkatkan. Pengawasan tersebut, meliputi proses perencanaan, tender hingga pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
“Sekarang kan mekanismenya belum full diserahkan kepada Pemerintah Desa. Karena saya masih mendapat info ada penunjukan pelaksana dari Pemkab. Begitu juga dengan proses tender yang harus dibenahi sehingga pelaksana adalah pihak kontraktor yang berkompeten,” ujarnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan Fathoni adalah menjadikan program Samisade ini adalah salah satu program padat karya yang secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat. Walaupun secara pelaksanaan diserahkan kepada kontraktor, namun dalam implementasinya, pihak kontraktor harus dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
“Ini juga kan masih menjadi pertanyaan. Samisade program padat karya tapi masih menggunakan kontraktor atau vendor. Padahal kalau program pada karya, biarkan desa yang melaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara penuh,” pungkasnya.
** Taufik/Nay
