JURNAL INSPIRASI – Bencana demi bencana terus menerjang Kota Bogor dalam beberapa hari kebelakang. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto pun mengaku bahwa pihaknya sejak Agustus lalu, telah meminta peta rawan bencana kepada Dinas Sosial (Dinsos).
“Kami sudah menyampaikan perlu kewaspadaan yang ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir karena pengalaman, curah hujan dan potensi bencana cukup tinggi di Kota Bogor,” ujar Atang kepada wartawan, Kamis (13/10).
Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendeteksi lokasi yang berpotensi rawan bencana. “Seperti di Jalan Dadali, drainase disini sangat rawan bila terjadi banjir kemudian bisa menyedot barang disekitarnya masuk ke dalam,” jelasnya.
Selain drainase, sambung dia, pemerintah juga mesti memetakan wilayah yang potensi longsor dan banijr. “Saya kira perlu dilakukan mitigasi apakah warganya di relokasi dahulu atau dengan langkah apa,” katanya.
Atang juga mengaku telah menyampaikan ke dinas terkait agar semua titik bencana segera ditindaklanjut dengan menghitung biaya perbaikan yang nantinya akan dicover oleh BTT.
“September lalu, DPRD memutuskan menaikan anggaran BTT yang tadinya dialokasikan menjadi Rp20 miliar dari sebelumnya Rp12 miliar karena kami mengasumsikanya adanya kejadian berat. Walau kita tidak berharap itu semua terserap,” jelasnya.
Atang menyebut bahwa dinas terkait saat ini kewalahan menangani bencana di Kota Bogor, yang titiknya sangat banyak.
Lebih lanjut, kata Atang, dinas terkait harus menginventarisir, mengidentifikasi semua titik drainase yang rawan bencana. Termasuk pohon yang berstatus rawan tumbang harus ditebang.
Disinggung mengenai anggaran penanganan bencana. Atang menjelaskan bahwa swlain dari BTT, DPRD juga telah menganggarkan di anggaran infrastruktur. Namun, ia mengakui ada satu hal yang kurang, ketika peta rawan bencana yang sudah ada di BPBD maupun Dinsos menjadi satu rekomendasi untuk diberikan kepada dinas PUPR maupun Perumkim agar dibuat rumusan.
“Misal kalau rawan di Jalan Dadali, maka intervensinya bagaimana, apakah pakai BTT untuk drainasenya atau bahkan relokasi, sehingga ketahuan kebutuhan untuk anggaran yang bisa bantu melalui kebijakan anggaran,” katanya.
Ia menegaskan bahwa identifikasi mesti dilakukan secara simultan agar dinas terkait dapat menghitung kebutuhan penanganannya.
“Dari situ, kami berharap nanti dalam finasilasi APBD Perubahan dari evaluasi gubernur sudah kelihatan angka yang kira-kira apakah Rp25 miliar yang sudah kita anggarkan itu masih mencukupi atau tidak, kalau belum, saya kira untuk hal yang mendesak atau darurat kita akan konsultasi agar bisa dinaikan mengambil dari anggaran lain yang masih bisa di tahan,” tuturnya.
“Termasuk sosialisasi dan edukasi itu penting, saya kira semua dinas sudah melakukan hal itu di berbagai kanal informasi, tinggal bagaimana apakah sosialisasi yang disampaikan mulai dari imbauan, nomor darurat bisa benar-benar masuk ke semua rumah yang ada di Kota Bogor,” tambahnya.** Fredy Kristianto
