Cibinong | Jurnal Bogor
Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pada Sabtu (03/09) lalu menuai banyak kecaman. Pasalnya, keputusan menaikan harga BBM itu dinilai tidak tepat, karena saat ini banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, akibat hantaman pandemi Covid-19 yang melanda global sejak tahun 2020 lalu.
“Pandemi belum usai, sektor usaha masih tertatih untuk bangkit, setelah banyak yang tumbang. Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini,”kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor Fikri Hudi Oktiarwan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (06/09).
Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah, kata Fikri, seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya. Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya.
“Anggapan atau pandangan subsidi BBM sebagai sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru. Kenapa, ? karena BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM,”ungkap Fikri.
Menurut Fikri, kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat saat dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.
F-PKS kata Fikri memahami, banyak program pemerintah yang membutuhkan anggaran, namun solusinya tidak menaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah sambung Fikri, seharusnya menghemat belanja negara, salah satunya dengan memprioritaskan program yang memang dibutuhkan untuk kepentingan umum.
Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Makanya, kami FPKS DPRD Kabupaten Bogor, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan itu,”tegas Fikri menutupi.
** Mochamad Yusuf
