Udel: Kami Minta Pertanggungjawaban Bacingplant Fress Beton
Gunung Putri | Jurnal Bogor
Pekerjaan peningkatan jalan Bojong Kulur – Bantar Gebang yang dikerjakan oleh CV.Intan Perkasa dan PT.Nasuma Putra sebagai Konsultan Pengawas dengan memakan anggaran sebesar Rp1,9 miliar memprihatinkan hingga mendapatkan teguran Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Dirut CV Intan Perkasa Dahlan mengakui memesan produk pada Fress Beton sesuai dengan RAB yaitu Fc’30 yang sudah mengering selama 3 hari. Namun kondisi kondisi beton tersebut tak sesuai harapan.
“Kami sudah memesan sesuai dengan prosedur, dan kami sudah meminta kepada Fress Beton untuk bertanggungjawab dan meminta di-grouting,” ujar Udel biasa disapa kepada Jurnal Bogor di ruang kerjanya, Jumat (02/09/22).
Menurutnya, saat mendapati kondisi beton tersebut, dia langsung mempertanyakan kepada bacingplant untuk bertanggungjawab akan kondisi beton yang sudah retak tengah dan patah, mengingat beton itu pabrikasi jadi harus ada pertanggungjawaban dari bacingplant.
” Hasil pembicaraan kemarin bacingplant siap untuk bertanggungjawab dan akan melakukan grouting pada beton yang sudah rusak tersebut, hanya sekarang sedang melakukan perbaikan di titik yang lain,” beber Udel.
Padahal, kata dia, pihak bacingplant sendiri bingung apa yang membuat beton produksinya cepat retak dan patah, meski sudah sesuai uji mutu.
“Pada intinya kami pihak perusahaan sudah memesan sesuai dengan RAB dan spek dengan volume P – kiri 315, panjang kanan 295, dan ada penambahan tutup udit ukuran 1 meter dengan panjang 145 meter, box colvet 33 meter , dan U-dict 40 meter,” paparnya.
Dia menegaskan, bacingplant harus dan siap untuk bertanggungjawab dengan kondisi beton pada Jalan Bojong Kulur-Bantar Gebang yang memprihatinkan.
Pengamat UPT Jalan dan Jembatan Kecamtan Cileungsi Badru mengatakan, pihaknya sudah melaporkan ke PPK DPUPR, dan masalah ini telah dirapatkan dan pihak plant juga sudah dipanggil.
” Untuk lebih jelasnya silakan tanya ke PPK karena kami hanya selaku monitoring, hanya sekedar melaporkan apa yang ada di lapangan, dan untuk kebijakan serta keputusan ada di PPK,” pungkasnya.
** Nay Nur’ainÂ
