Nanggung l Jurnal Bogor
Meski keluarnya Surat Pemberitahuan Mulai Kerja (SPMK) pada 13 Juni 2022, namun pelaksanaan Jalan Kalongliud- Bantarkaret di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum juga dilaksanakan dan terancam batal.
Pasalnya, puluhan warga di Desa Bantarkaret menuntut keadilan, soal ganti rugi lahan yang sudah puluhan tahun digunakan jalan menuju jalur PT Antam.
“Sebelum ada kesepakatan dengan warga yang dirugikan, kami minta pembangunan jalan untuk tidak dilaksanakan dulu,” kata tokoh masyarakat H Maman Suparman, kemarin.
Maman salah satu warga yang merasa dirugikan menerangkan, bahwa lokasi jalan sepanjang 700 meter yang akan dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemkab Bogor, bahwa sebagian tanah adat milik masyarakat terdiri 46 bidang seluas 33. 484 meter/ persegi.
“Dan sesuai dalam buku Letter C Kantor Pemerintah Desa Bantarkaret,” jelasnya.
Suparman menyebut tanah milik masyarakat itu, sejak tahun 1992 sudah digunakan untuk jalan perusahaan PT Antam yang beroperasi di bidang pertambangan emas.
“Kerugian masyarakat selain tanah, termasuk pepohonan pada waktu itu dilakukan penebangan, namun sudah tahaun 2022 ini belum juga dibayar.” paparnya.
Perihal ganti rugi, kata Maman beberapa kali menghubungi pihak PT Antam bermaksud meminta segera adanya penyelesaian.
“Sejak tanggal 23 hingga 25 Agustus 2017, secara tertulis prihal ini kami sampaikan ke perusahaan PT Antam Pongkor, bahkan kami sempat diundang Sekretaris daerah (Setda) Kabupaten Bogor tetapi hasilnya nihil karena belum juga ada penyelesaian,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi pihak kontraktor dari CV Maheshna, Sembiring belum merespons.
Sedangkan RW Amung salah satu perkerja dari CV tersebut mengakui telah menggelar mediasi dengan masyarakat
“Kami sudah bersilaturahmi ke kediaman H Maman . Dan dia bersedia memberikan ruang untuk musyawarah hingga solusi terbaik bisa ditemukan ,” kata Amung
“Dari hasil pertemuan itu, mudah mudahan ada solusi sehingga pelaksanaan pada peningkatan jalan bisa segera dilaksanakan,” tukasnya.
** Arip Ekon
