Cibinong | Jurnal Bogor
Wakil Ketua Komisi I yang juga menjabat Sekretaris MPR RI Fraksi Partai Demokrat H. Anton Sukartono Suratto melakukan Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) dengan tokoh masyarakat Kecamatan Cibinong, yang dilaksanakan di Aula DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jumat (10/12/2021).
Adapun tujuan dengar pendapat untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu, pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Terjadinya dialog langsung bersama masyarakat yang mampu menghasilkan sebuah harapan bersama untuk mewujudkan Bangsa dan Negara ini jauh lebih maju dan jaya,” jelas Ridwan Hisjam.
Pria yang akrab disapa Kang Anton itu mengatakan, pentingnya peranan masyarakat dalam menjaga 4 Pilar MPR RI di antaranya dasar negara (Pancasila), Konstitusi (UUD 1945), Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
“Satu hal yang paling mendasar atau cara yang paling efektif untuk mengenalkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Lebih jauh Kang Anton menegaskan, dengan terlaksananya kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota dewan dalam rangka meningkatkan pengetahuaan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
“Masukan dan saran dari masyarakat akan ditindaklanjuti untuk sosialisasi UUD 1945 lebih dimasifkan karena sebagian masyarakat masih kurang memahami UUD 1945. Juga pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong yang semakin terlupakan, dan masyarakat perlu pengertian dan pemahaman pancasila secara berkesinambungan atau berkelanjutan karena banyak masyarakat belum memahami tentang kedaulatan Pancasila itu sendiri,” ajaknya.
**gp
