JURNAL INSPIRASI – Asosiasi Transporter Tangerang Bogor (ATTB) menyayangkan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 120 tahun 2021 perihal pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang di ruas jalan di wilayah Kabupaten Bogor.
Sekjen ATTB Ahmad Gojali mengatakan, dengan terbitnya Perbup tersebut pihaknya mengaku keberatan. Musababnya masih banyak masyarakat yang menggantungkan secara ekonomi pada operasinya truk tambang.
“Kami masyarakat yang hidupnya ketergantungan sama angkutan tambang, terutama masyarakat di wilayah Kecamatan Cigudeg dan Rumpin, artinya sangat disayangkan ketika Bupati mengeluarkan Perbup ini,” katanya.
Menurut dia, seharusnya sebelum mengeluarkan prodak hukum itu ada audensi dengan para tokoh masyarakat maupun para pengusaha terlebih dahulu.
“Perbup yang mengatur jam operasional angkutan tambang ini kan bukan solusi sebenarnya dan sangat disayangkan, seharusnya Bupati (Ade Yasin) mengundang terlebih dahulu para tokoh masyarakat yang memang tahu persis kehidupan yang sebenarnya keadaan ekonomi masyarakat yang ada di lokasi tambang,” imbuhnya.
Ia menyebut Perbup tersebut bukan solusi, tetapi menambah masalah baru, terutama masalah sosial ekonomi kehidupan masyarakat.
Padahal kata Gojali, dengan tambahan waktu operasional tiga jam pada waktu pagi dan tiga jam untuk sore mungkin akan dipahami.
“Tapi kalo Perbup dari jam 20:00 wib sampai jam 5:00 pagi kami rasa itu sangat keberatan. Kecuali jalan tol tambang ini sudah ada, jadi ada kepuasan untuk masyarakat di sekitar tambang juga.”
“Saya ingin bupati ini mengundang para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Bogor Barat dan mengundang para pengusaha truk tambang dan pengusaha tambangnya kita duduk bareng dan mencari solusi penyelesaiannya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menetapkan Perbup yang dikeluarkan pada 29 Desember 2021 dan berlaku pada 1 Januari 2022 dengan tujuan meminimalisasi truk tambang yang melintas yang dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan dan semrawutnya kondisi jalan di Bogor barat.
**andres
