JURNAL INSPIRASI – Sejumlah kepala desa mengeluhkan program vaksinasi saat reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil V di aula kantor Kecamatan Cibungbulang. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Cibungbulang Subhan meminta penjelasan perihal surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor (Sekda) soal percepatan vaksinasi Covid-19.
“Terus terang ini menjadi beban kepala desa seperti program vaksinasi dan yang lainnya itu difasilitasi Dinas Kesehatan. Namun untuk akomodasi dan sebagainya menjadi beban kepala desa,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
“Kami mempertanyakan kejelasan dari surat edaran tersebut jelas atau tidak payung hukumnya untuk melakukan refocusing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” jelasnya.
BACA JUGA: Baru Tersentuh Pembangunan, Cigudeg Gunakan Samisade Bangun Jalan di Pelosok Kampung
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Romli menjelaskan, sebetulnya kegiatan vaksinasi itu sudah ada regulasinya. Namun jangan sampai ini menjadi beban para kepala desa, tentunya kedepannya pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar tidak menjadi dilema para kepala desa.
“Nanti akan kita sampaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai hari ini kita tidak memiliki data dan jangan sampai ini menjadi beban para kepala desa. Kasian kan mereka,” ujarnya.
Wakil rakyat mengungkapkan, kegiatan vaksinasi sejauh ini juga dilakukan beberapa instansi dengan kegiatan percepatan vaksinasi. Masalahnya, Kabupaten Bogor tahun ini memiliki beban defisit anggaran.
BACA JUGA: Musrenbangdes, Desa Leuwinutug Pamerkan Hasil UMKM
“Mengingat kegiatan vaksinasi menjadi ekskresi perpaduan data antar pemerintah daerah, TNI dan Polri, sehingga datanya langsung ke pusat. Kegiatan vaksinasi tahap dosis pertama Kabupaten Bogor sudah masuk 3 juta dosis yang tervaksinkan. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan berapa persen data yang mereka punya terkait vaksinasi tersebut,” tukasnya.
**aripekon
