Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang rencananya akan digelar, Senin 4 Oktober mendatang. Sebelum PTM terbatas dimulai, Disdik Kota Bogor akan terlebih dahulu menggelar simulasi PTM terbatas di tiga sekolah, yakni di SMPN 5, SMP PGRI 5 dan Boarding School Bintang Pelajar, Selasa (28/9).
Untuk itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi (rakor) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (27/9).
Bima Arya menyampaikan, Pemkot pada dasarnya menunda PTM ingin memastikan kesiapan protokol kesehatan dan ketentuannya. Menurutnya penundaan PTM didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan betul-betul bisa tetap dibuktikan di lapangan dengan sistem surveilansnya yang kuat dan berjalan.
Saat ini kata dia, berdasarkan kondisi yang berkembang terkait PTM, ada opini yang tidak tepat mengenai penamaan klaster di sekolah. Padahal belum tentu terpapar di sekolah saat PTM atau bisa juga karena akumulasi dari kasus-kasus lama.
“Karena itu dibutuhkan sistem surveilans yang betul-betul kuat dan komunikasi yang terjalin pun harus canggih dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari sekolah, guru, pengawas hingga komite,” tegasnya.
Selain itu ia meminta langkah-langkah antisipasi dipersiapkan. Jika ada anak yang tidak masuk satu hari, sistem langsung bekerja dengan proaktif mengecek kesehatan dan di swab oleh dinkes atau puskesmas.
“Jika hasilnya positif (Covid-19), cek kontak erat dan kelasnya di stop dulu. Menurut saya ini kuncinya dan surveilans ini harus memastikannya, apakah dari sekolah atau bukan,” jelas Bima Arya.
Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini juga meminta pelaksanaan tes swab antigen harus rutin dilakukan sepekan sekali. Tujuannya bukan sekedar untuk mengidentifikasi, tetapi juga agar para siswa dan pihak sekolah lebih hati-hati karena saat ini belum aman.
Untuk itu, ia menugaskan para direktur vaksin bergerak, memonitor dan mengecek, baik ketika di kelas maupun saat jam PTM selesai dengan berkoordinasi dengan aparatur wilayah dan puskesmas serta pihak terkait. “Patroli juga harus siaga, bergerak dan memutar. Minggu pertama penerapan PTM ini penting,” tegas Bima Arya.
Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi menambahkan, pada intinya sekolah harus memiliki kesiapan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SKB 4 menteri. Hanafi menekankan, hanya sekolah yang terverifikasi faktual yang akan melaksanakan PTM terbatas.
“Hanya sekolah-sekolah yang terverifikasi secara faktual dan memiliki persiapan matang serta tidak sembarangan yang akan melaksanakan PTM terbatas. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak semua sekolah di kabulkan verifikasi faktualnya dan ini menjadi masukkan bagi Satgas Covid-19 Kota Bogor dalam mengambil keputusan,” kata Hanafi.
Dari seluruh SMP di Kota Bogor, hanya 43 SMP yang akan menerapkan PTM terbatas tahap pertama pada 4 Oktober. Durasi pembelajaran selama 3 jam, mulai pukul 07.30 atau 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, kemudian kapasitas maksimal dibatasi 50 persen dan harus mendapatkan izin dari komite sekolah serta orang tua siswa. Kemudian di tahap kedua, ada 26 SMP yang akan melaksanakan PTM terbatas.
“Untuk bahan pembelajaran lebih difokuskan kepada edukasi dan pemahaman para siswa tentang bahaya Covid-19 dan sebagainya. Sementara untuk kurikulum akan menyesuaikan,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, Pemkot akan menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah dan pihak KCD yang menaungi ada 26 SMA/SMK di Kota Bogor. Termasuk dengan para ketua OSIS dan komite dilibatkan secara daring.
“Untuk SMA/sederajat maupun MTS di bawah kewenangan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat dan Kemenag, kami menyarankan agar melakukan hal yang sama, di antaranya hal dan teknis yang sama hingga menyampaikan sekolah-sekolah mana saja yang akan melaksanakan PTM ke Satgas Covid-19 Kota Bogor,” katanya.
**fredykristianto
