Ciawi | Jurnal Inspirasi
Kepala Desa (Kades) Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Mulyana membenarkan sikap pelaksana proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai dua, di SDN Jambu Luwuk 2 dinilai tidak beretika. Sebab, CV. Nilas Jaya pemenang proyek dengan anggaran sebesar Rp690 juta lebih itu, tidak pernah datang ke desa untuk sosialisasi atau pemberitahuan akan adanya pembangunan.
“Etikanya sih sebelum dilaksanakan pembangunan, pemenang proyek RKB di SDN Jambu Luwuk 2 datang dulu ke desa,” ungkap Mulyana kepada wartawan melalui telepon selulernya.
Menurutnya, laporan ke desa penting dilakukan pihak pemborong. Hal itu agar pemerintah desa maupun masyarakat bisa saling membantu, terutama dalam hal keamanan. “Jadi kita di desa bisa menjaga keamanan saat mulai dibangun sampai selesai,” ujar Mulyana.
Selain itu, lanjutnya, sekolah yang mendapat bantuan pembangunan, berada di wilayah Desa Jambu Luwuk dan merupakan aset pemerintah. Sehingga harus tercatat didalam program kerja desa.
“Kami di desa jadi tahu kalau tahun ini sekolah tersebut dapat bantuan. Di desa kami akan catat sebagai salah satu program kerja yang sudah terealisasi,” jelas Kades.
Tak hanya ke pemborong, kekesalan sama juga diungkapkan Mulyana kepada pihak sekolah yang merupakan penerima manfaat. “Pihak sekolah juga saya tunggu tidak ada datang ke desa. Padahal pembangunan sudah mulai dikerjakan pemborong,” tegasnya.
Mulyana berharap agar CV. Nilas Jaya melaksanakan pengerjaan pembangunan RKB lantai dua, sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB). Terlebih, anggaran pembangunan proyek RKB yang jumlahnya sebanyak tiga lokal itu cukup fantastis.
“Anggarannya kalau saya lihat cukup besar untuk membangun tiga ruang kelas,” imbuhnya.
Sementara, informasinya Kepala SDN Jambu Luwuk 2 baru sembuh dari sakit dan mengakui belum memberikan laporan ke pemerintah desa.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Kampung Karakal, Desa Jambu Luwuk, Indra menyoroti besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan RKB lantai dua di sekolah tersebut. Dimana hanya dengan pembangunan RKB, pemerintah harus mengucurkan duit hampir 700 juta.
“Ini patut dipertanyakan. Masa membangun RKB saja nilainya sebesar itu,” tegasnya.
Indra berharap agar pihak terkait dalam hal ini inspektorat atau pun Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, ikut turun mengawasi pelaksanaan pembangunannya.
“Setelah selesai pembangunan kita hitung bersama-sama, total anggaran yang habis untuk membangun ruang kelas itu. Panggil tim ahli teknis dari luar,” tukasnya.
**dedesuhendar
