Sekda Instruksikan Dishub Masukan Anggaran ke KUA PPAS
Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap keukeuh membeli dua bus listrik pada 2022 mendatang. Diketahui, satu bus listrik harganya mencapai Rp3,2 miliar, rencananya pemkot akan mendatangkan sebanyak dua unit. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Syarifah Sofiah Dwikorawati mengaku sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memasukan anggaran pengadaan bus ke dalam KUA PPAS.
“Saya sudah minta (menganggarkan) Dishub di KUA PPAS bertahap, walaupun harganya lebih mahal dari bus biasa. Sebab, tahun ini kan pembelian bus itu nggak jadi karena lan sudah didirop 75 bus dari BTS,” ujar Syarifah kepada wartawan, Senin (9/8).
Menurut Syarifah, saat ini Pemkot Bogor masih mengujicoba bus listrik yang dipinjamkan oleh PT Bakrie Autopart selama sebulan kedepan. “Untuk skala kota kalau misalnya kita ada kemampuan dari anggaran untuk bus listrik bagus. Karena kendaraan itu kan bus listrik prinsipnya mengurangi kebisingan. Dari sisi emisi juga bagus, ramah lingkungan,” ungkapnya.
Saat disinggung bila nantinya Pemkot Bogor jadi membeli bus tersebut apakah pengoperasiannya akan dikomersilkan. Syarifah mengaku bahwa hal itu harus ada persetujuan DPRD. “Ya, belum tentu (dikomersilkan), kita masih ujicoba dulu yah. Mungkin digratiskan, yang pasti kalau dikomersilkan harus ada tarif. Jadi sementara belum ada ke arah sana. Pembeliannya pun belum karena harus dibahas dulu,” katanya.
Untuk pengisian bahan bakar, kata Sekda, pemerintah harus bekerjasama dengan PLN. “Kan itu pakai baterai, kekuatannya bisa digunakan sampai 200 km. Soal berapa biaya dan teknisnya nanti dicatat Dishub,” ungkapnya.
Lebih lanjut, sambung Syarifah, Penkot Bogor berprinsip mengutamakan transportasi publik yang paling efisien dan optimal.
Sebelumnya, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana mempertanyakan, apakah rencana pembelian bus itu sudah melalui kajian yang matang. Selain itu, kata Eka, apakah bus ramah lingkungan itu merupakan sebuah kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat Kota Bogor.
“Segala sesuatu yang akan digulirkan sebaiknya melalui kajian atau telaah, sehingga tidak memaksakan, dan itu juga merupakan sebuah kebutuhan yang urgen di Kota Bogor,” ujar Eka.
Eka menilai bahwa saat ini masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang mesti dipenuhi. “Kalau saya berprinsip Pemkot sebaiknya memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dasar warga dulu,” ucap Eka.
Walau, Eka tak menampik bila Kota Bogor tengah berupaya menuju smart city, green city dan segala sesuatu yang menuntut pada perkembangan sebuah kota. Ia menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi Pemkot Bogor.
“Sebaiknya prioritaskan kebutuhan dasar warga. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini,” ungkapnya.
** Fredy Kristianto
