Ciawi | Jurnal Inspirasi
Sikap tutup mulut para petinggi di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, saat diminta informasi terkait jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) se Kabupaten Bogor, menuai kecaman dari salah satu tokoh wilayah selatan, Indra Surkana.
Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dinsos sebagai instansi yang mengelola BPNT paska terjadinya pandemi Covid-19, tidak menutup-nutupi terkait informasi, baik itu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan maupun ke masyarakat.
“Sekecil apapun informasi, sesuai UU KIP itu harus nyampe ke masyarakat. Jangan ditutupi pemerintah atau dinas terkait,” ungkap Indra, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (21/7).
Indra minta Bupati Bogor untuk menindaktegas setiap dinas yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Terlebih, informasi tersebut untuk kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Bogor.
“Bupati jangan diam saat ada anak buahnya seperti itu. Berikan sanksi tegas agar tidak ada lagi dinas yang menutupi informasi, apalagi soal bantuan sosial,” tegas mantan Kepala Desa (Kades) Cijeruk tersebut.
Indra yang merupakan tokoh sentral di wilayah Cigombong dan Cijeruk pun menilai, keberadaan wakil rakyat harus lebih kritis dan mendorong Bupati Bogor untuk memberikan teguran kepada dinas yang melanggar KIP.
“DPRD harus menjalankan tugasnya dengan menegur Dinsos agar memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terkait jumlah KPM BPNT di Kabupaten Bogor dan besaran anggaran yang diterima setiap bulan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinsos, Mustaqim saat diminta informasi melalui pesan WhatsApp terkait jumlah KPM BPNT dan besaran anggaran per bulan di Kabupaten Bogor, tidak bersedia memberikan keterangan.
“Saya sedang sakit, silahkan hubungi saja Sekretaris Dinsos,” ujarnya sambil memberikan nomor kontak Sekretaris Dinsos, Dedi Supriadi.
Hal serupa juga dilakukan Sekretaris Dinsos, Dedi Supriadi yang beralasan tidak tahu data secara keseluruhan jumlah KPM BPNT dan besaran bantuannya.
“Silahkan hubungi saja kepala seksi (Kasi). Karena saya lagi diluar dan bukan jam kantor, takut salah memberikan data,” paparnya sambil memberikan kontak Kasi Dinsos.
Namun, Kasi Dinsos yang diminta informasi nya, lagi-lagi memilih bungkam tanpa memberikan keterangan apapun. Melalui pesan WhatsApp dan ditelepon, Kasi Dinsos sama sekali tidak merespon.
** Dede Suhendar
