Arab Saudi Hanya Perbolehkan 11 Negara
Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan 11 negara yang boleh masuk negaranya, namun tak termasuk Indonesia. Jamaah haji Indonesia pada tahun ini pun terancam batal berangkat. Berdasarkan akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, 30 Mei 2021, @MOISaudiArabia, daftar 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi yaitu Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tenggat waktu soal keputusan pemberangkatan ibadah haji pada 28 Mei. Akan tetapi, Arab Saudi tetap belum memberikan kepastian hingga saat ini. Arab Saudi memang memperketat penerimaan jamaah haji untuk tahun ini dengan jamaah yang akan diterima yakni jamaah yang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari vaksin yang telah menerima Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO.
Vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Indonesia saat ini sudah menggunakan AstraZeneca, itupun dalam jumlah terbatas. Sementara vaksin paling banyak yang digunakan di Indonesia, yakni Sinovac.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa info ini langsung didapatnya mengenai tahun ini Indonesia tak mendapatkan kuota keberangkatan jamaah untuk 2021.”Sementara kita tak usah bahas (vaksin) itu dulu. Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita tak dapat kuota haji,” kata Dasco, Senin (13/5).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Ia mengatakan informasi resmi soal kuota haji untuk Indonesia tahun ini belum disampaikan Arab Saudi. “Indonesia memang tidak masuk dalam negara yang belum diizinkan masuk ke negara Arab Saudi. Jadi soal kuota, sampai sejauh ini belum ada informasi yang resmi disampaikan pemerintah Arab Saudi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.
Sementara Pemerintah sendiri akan mengumumkan keputusan terkait pemberangkatan ibadah haji 2021 pada Kamis (3/6). Keputusan akan diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Pemerintah dan DPR telah membahas keputusan itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6). Rapat digelar tertutup sekitar dua jam.
“Kita berkesimpulan insya Allah besok siang akan kami umumkan di Kantor Kemenag di Thamrin,” kata Yaqut saat, Rabu (2/6).
Yaqut enggan membocorkan keputusan soal pemberangkatan jemaah haji. Ia bersikukuh ingin mengumumkannya esok hari. Ketua Umum GP Ansor itu berkata ingin keputusan disusun secara rapi. Ia tak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan.
“Orang sabar itu baik, bagus, cantik. Jadi, kalau mau cantik, ganteng, sabar sebentar,” ucap Yaqut.
Di kesempatan yang sama, Yandri juga irit bicara soal keputusan tersebut. Dia meminta awak media bersabar hingga jumpa pers esok hari. “Tunggu besok siang. Besok kita sampaikan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut ke masyarakat. “Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO,” tutur LaNyalla, Selasa (1/6).
Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin asal China tersebut. Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji. “Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat,” ujarnya.
LaNyalla mengatakan, pemerintah harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi. “Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita,” tuturnya.
** ass
