Peserta Wajib Rapid Tes Antigen, Bahas Isu Strategis di Kabupaten Bogor
Cibinong | Jurnal Inspirasi
Pandemi Covid -19 yang memasuki tahun kedua ini membuat semua kebiasaan lama diubah dengan cepat, semisal rapat-rapat yang dilakukan instansi pemerintahan, swasta hingga lembaga politik. Di Kabupaten Bogor, sejak tahun 2020 lalu atau saat pandemi pertama kali melanda hampir sebagian besar kegiatan organisasi pemerintahan dan lain-lainnya dihelat secara daring. Ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran Covid -19, seperti yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS.
Partai pemenang kedua Pemilu 2019 lalu, Sabtu (29/05) berencana menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) dengan dua metode, yakni offline atau langsung serta daring. Untuk langsung, panitia mewajibkan semua peserta yang jumlahnya dibatasi melakukan rapid tes antigen terlebih dahulu.
“Rapid tes antigen kepada peserta Rakerda offline serta penerapan protokol kesehatan (Prokes), cara kami mendukung upaya pemerintah daerah mencegah penyebaran dan penularan Covid-19,”kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, dalam keterangan tertulisnya Kamis (27/05).
Dedi menegaskan, aturan wajib soal protokol kesehatan sudah diterapkan PKS di semua tingkatan kepengurusan, tanpa terkecuali, ketika ada rapat langsung yang harus dihadiri pengurus inti. “Karena sudah terbiasa, kami merasa tidak terbebani dengan aturan protokol kesehatan,” ujarnya.
Disinggung soal materi Rakerda, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dua periode itu mengatakan, Rakerda pertama kepengurusan baru yang dipimpinnya itu untuk membahas sejumlah rencana dan isu strategis. “Ada beberapa isu strategis yang kita bahas di Rakerda nanti, diantaranya menyusun program kerja untuk lima tahun kedepan,”katanya.
Selain menyusun program kerja, Rakerda, kata Dedi, juga akan membahas rekomendasi penting terkait sikap dan sasaran kerja PKS Kabupaten Bogor dalam kontestasi politik maupun membela kepentingan rakyat, sesuai dengan jargon yang diusung PKS yakni bersama melayani rakyat.
“Sudah tentu ada targetan-targetan politik yang kami canangkan. Kesemuanya itu membantu arah gerak anggota dan pengurus dalam menyongsong pemenangan Pilkada dan Pemilu sesuai yang dijadwalkan,” ungkapnya.
Ketika ditanya perihal posisi PKS Kabupaten Bogor pada kontestasi pilkada mendatang, Dedi menegaskan, masalah itu menjadi agenda penting yang akan dibahas di Rakerda. “Nanti rekomendasi yang dikeluarkan kemungkinannya dua, pertama apakah akan mengusung kader sendiri atau berkoalisi dengan partai lain. Jadi, tunggu saja tanggal mainnya yang pastinya semua hasilnya akan kami sampaikan,” tegasnya.
Selain dihadiri pengurus, Rakerda dengan jumah peserta terbatas akan diikuti anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, anggota DPRD Jawa Barat Dapil Bogor, serta sembilan anggota DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Ade Yasin.
“Kami berharap, agar Rakerda ini memberi semangat baru agar PKS semakin kokoh melayani rakyat, memberikan keyakinan bahwa anggota PKS mampu mengemban amanah, dan layak memimpin Kabupaten Bogor,”tutupnya.
** Mochamad Yusuf
