Bogor | Jurnal Inspirasi
Sikap pemerintah pusat yang terkesan inkonsistensi dalam membuat kebijakan larangan mudik, terkecuali Jabodetabek, terus menuai kritik sejumlah pihak. Hal itu tak terlepas dari selalu berubahnya aturan yang dibuat. Teranyar, Satgas Covid-19 justru melarang mudik lokal pada wilayah aglomerasi sama-sama dilarang.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trinanto menilai bahwa langkah itu merupakan upaya menekan lonjakan kasus positif. “Namun, seiring berjalannya waktu kebijakan kembali diubah,” ujar Atang kepada wartawan, Minggu (9/5).
Ia pun meminta pemerintah pusat mematangkan kebijakan sebelum diumumkan ke khalayak. Sebab, dikhawatirkan masyarakat menjadi semakin bingung. “Jangan sampai membingungkan masyarakat. Kebijakan itu lebih baik dimatangkan dulu,” katanya.
Atang juga meminta pemerintah menyiapkan skenario lain untuk menekan lonjakan Covid-19. Namun, sambung dia, kebijakan yang dikeluarkan jangan bersifat parsial lantaran dinilainya tidak efektif.
Selain itu, Atang juga menyayangkan mengapa mudik dilarang, tetapi warga negara asing bisa masuk ke Indonesia. Apalagi, mereka datang dari negara yang terjangkit corona varian baru.
“Harusnya saat mudik dilarang, pintu masuk ke Indonesia mesti dibatasi. Penyekatan juga kurang maksimal karena tak sepanjang waktu. Padahal, itu pernah disampaikan saat evaluasi PSBB dan PPKM.
“Ya, kita memang memiliki keterbatasan, dan saya kira upaya TNI-Polri sudah maksimal. Sekarang hanya tinggal bagaimana kemudian bisa dioptimalkan melalui dukungan anggaran, sehingga bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Atang pun menyarankan agar satgas swadaya masyarakat dimaksimalkan dalam mengawasi pendatang.
Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Bogor Bima Arya mendukung langkah pusat melarang mudik mudik lokal.
“Acuan kita adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, mudik dilarang total. Termasuk aglomerasi Jabodetabek dilarang mudik,” ucapnya.
Bima menegaskan bahwa kini pengawasan sudah diperketat sesuai dengan pembatasan di ruas jalan dengan titik penyekatan dan pemantauan di tingkat RT/RW masih-masing.
“Kan yang dilarang mudik karena mudik ini berpotensi meningkatkan penularan, termasuk silaturahmi keluarga,” paparnya.
** Fredy Kristianto
