Jakarta | Jurnal Inspirasi
Para Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang sekarang dikenal Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan protes karena merasa kecewa besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai seperti pada tahun sebelumnya. Protes mereka dari berbagai daerah di Indonesia dituangkan dalam petisi online. Berdasarkan laman charge.org, Senin (3/5), sudah 18.715 PNS yang meneken petisi THR kecil.
Pada THR 2021 yang diberikan oleh pemerintah hanya gaji pokok (gapok) saja, sedangkan tunjangan kinerja atau tukin itu tidak ada. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi komponen THR bagi ASN, TNI dan Polri untuk Idul Fitri 2021 akan serupa dengan tahun lalu.
Dengan demikian, jumlah yang diterima tidak akan penuh seperti sebelum Covid-19. Namun pemerintah mengumumkan lagi untuk memangkas besaran THR PNS pada tahun ini yang dinilai ASN cukup besar.
Sri menerangkan komponen yang diperhitungkan untuk membayar THR bagi PNS dan aparat keamanan maupun para pensiunannya tersebut akan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat saja, tidak disertai tunjangan kinerja.
“Tetap memberikan bagi ASN, TNI dan Polri hak mereka untuk dapat THR meski tidak dalam jumlah meliputi tunjangan kinerja, yaitu hanya gaji pokok dan tunjangan melekat saja,” tegas Sri secara virtual, Kamis (29/4).
Sri menjelaskan, upaya ini disebabkan Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga pemerintah masih membutuhkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sri Mulyani pun memastikan THR bagi PNS, pensiunan, TNI dan Polri, akan cair akan tepat waktu. Pembayaran THR tidak dilakukan secara serentak, namun dicairkan ke rekening bank penerima secara bertahap, yakni akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5 Lebaran 2021.
Pemerintah mengalokasikan anggaran THR PNS 2021 sebesar Rp 30,6 triliun. Rinciannya, dana tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah Rp 15,8 triliun dan Rp 14,8 triliun untuk daerah. Ia berharap dengan pemberian atau pencairan THR PNS 2021 akan mendorong masyarakat untuk berbelanja sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap belanja masyarakat.
“Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan akan mendorong. Meskipun masyarakat tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kota tempat tinggal mereka,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip Senin (3/5).
Sementara besaran nomimal gaji pokok PNS untuk besaran THR diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV yang jadi komponen THR PNS 2021. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.
Untuk komponen penyusun THR PNS 2021 lainnya yakni tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga PNS tersebut antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokok.
Berikutnya ada tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok dengan maksimal 3 anak. Kemudian tunjangan jabatan, baik struktural maupun jabatan fungsional. Tunjangan Jabatan/struktural diberikan bagi PNS yang mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan kerja. Tunjangan Fungsional Tertentu diberikan pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Sedangkan besaran tunjangan jabatan PNS relatif bervariasi sesuai dengan jabatan yang diemban, baik fungsional maupun struktural. Namum lazimnya, besaran tunjangan jabatan PNS berkisar dari Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta per bulannya.
** ass
