Kemang | Jurnal Inspirasi
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan normalisasi kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan program zero over dimensi dan over load atau odol nasional tahun 2023 dan program padat karya di UPPKB Kemang Kabupaten Bogor, Rabu (24/3/2021).
Dalam kegiatan padat karya dan pemotongan 12 kendaraan dipimpin langsung Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi, Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin, Wakil Walikota Bogor Dedi A Rahim dan Anggota DPR RI Komisi V Mulyadi dan Eneng Aam serta pihak TNI -Polri.
“Hari ini kita melakukan kegiatan pemotongan kendaraan odol yang secara sukarela dilakukan pemotongan oleh pihak perusahaan dan pemilik tranportasi untuk dilakukan pemotongan,” kata Budi Setiyadi kepada wartawan.
Sampai saat ini Budi mengatakan ada 1000 pemilik kendaraan, baik itu dari perusahaan tranportasi atau pun perusahaan angkutan barang yang secara sukarela kendaraan untuk dilakukan pemotongan agar sesuai standar dimensi dan muatannya tidak over load.
“Ada 1000 pemilik kendaraan yang secara sukarela sudah menyerahkan kendaraan odolnya untuk dilakukan pemotongan,”kata Budi.
Lanjut Budi, akibat banyak kendaraan odol negara pun dirugikan 46 triliun karena banyak kendaraan yang over load yang mengakibatkan jalan kabupaten, provinsi, bahkan nasional mudah rusak. “Diharapkan juga secara bertahap penertiban kendaraan odol bisa dilakukan dan 2023 bebas kendaraan odol, dan pemilik serta asosiasi truk bisa mengerti dan jangan sampai membadel karena sudah ada sanksi yang tidak mengikuti aturan ini,” kata Budi.
Menanggapi hal itu Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin mengapresiasi kegiatan itu karena mengingat di Kabupaten Bogor banyak sekali kendaraan besar yang over kapasitas. Sehingga tak jarang menyebabkan kecelakaan bahkan jalan jalan cepat rusak.
“Saya pun meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah jembatan timbang kendaraan truk besar tidak hanya di Kemang, namun di Cariu, dan Parung Panjang karena di daerah tersebut banyak sekali truk tronton besar,” kata Sekda.
Sementara itu menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Barat Widya Wibawa, tidak masalah dengan 2023 bebas odol, namun untuk saat ini pemerintah juga harus memikirkan dampak dari penertiban kendaraan odol.
“Tentu dampak ekonomi yang dirasakan oleh pengusaha saat pandemi seperti ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Bukan hanya itu saja, pemerintah juga diharapkan tidak tebang pilih dalam rangka menertibkan kendaraan odol.
“Jangan tebang pilih kan selama ini juga banyak kendaraan milik BUMN yang melebihi over load, nah kami dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia minta keadilan kendaraan milik BUMN juga dilakukan hal yang sama,” pungkasnya.
** Cepi Kurniawan
