Gunung Putri | Jurnal Inspirasi
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman buka suara terkait permasalahan yang sedang melanda Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Usep menjelaskan, perihal yang dilakukan kades memang tidak diperbolehkan. Hanya saja perlu diketahui, anggaran lingkungan yang ia minta itu untuk masyarakat atau pribadi.
Menurut usep, jika memang uang koordinasi itu untuk izin lingkungan, maka harus ada bentuk fisik yang dibangun kepada masyarakat. “Entah itu berupa jalan dan jembatan yang rusak akibat kegiatan tersebut, ataupun masyarakat yang kebisingan karena aktivitas perusahaan,” ujarnya, baru-baru ini melalui telepon selular.
Dia juga menegaskan, uang koordinasi yang diminta Kades harus ada bentuk fisik terhadap masyarakatnya. Kecuali uang koordinasi itu masuk kantong pribadi, itu yang harus dipertanyakan.
Setelah itu, Usep juga menegur keras kepada pengusaha. Usaha yang dilakukan harus legal dan kalau usaha yang dilakukan itu tidak berizin atau ilegal, sehingga uang yang mana yang disebut uang koordinasi atau izin lingkungan? Karena jelas usaha yang ia lakukan pun sudah melanggar.
“Untuk menghindari ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum maka dari pengusahanya pun harus menempuh perizinan yang sesuai, jadi jangan ada celah bagi instansi pemerintahan untuk meminta jatah,” pungkasnya.
Menurutnya, adanya permintaan bisa jadi karena adanya kesepakatan yang sudah dibuat antara pengusaha dengan kepala desa hingga akhirnya terjadi saling lapor. “Kita tunggu hasil kinerja kepolisian nanti, jadi media silakan pantau agar hal serupa tidak lagi terjadi terutama di Kabupaten Bogor,” tegas Usep Supratman.
** Nay Nur’ain
