Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diam-diam mendaftarkan berkas administrasi kepengurusannya ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Maret 2021. “Kita memang punya tim masing-masing sudah dibagi. Dan tadi informasinya sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM,” kata Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution, Rabu (10/3).
Razman menuturkan, bahwa jajarnya tidak mau melaporkan hasil KLB ke Kemenkum HAM secara beramai-ramai, sebab itu akan mengganggu aktivitas pegawai kementerian tersebut. “Kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kemenkum HAM, kami tidak mau ramai-ramai datang, kami tak mau info ke media supaya kita kumpul di sana, terganggu mereka sehingga mereka tidak konsentrasi, biarkan mereka pelajari,” katanya.
Saat ini, partai berlambang Mercy diguncang adanya kisruh kepengurusan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang dipimpin oleh putra SBY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan adanya kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Jenderal (Purn) Moeldoko dari hasil KLB di Deli Serdang, Sumut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY didampingi pengurus DPP dan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga DPC se-Indonesia menyambangi kantor Kemenkum HAM, Senin, 8 Maret 2021. AHY mengatakan, maksud kedatangannya bersama rombongan ingin memberikan surat keberatan atas gerakan sepihak yang diklaim KLB oleh eks kader dan melibatkan pihak internal.
“Saya hadir hari ini dengan niat baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkum HAM jajaran untuk menyampaikan keberatan. Agar Kemenkum HAM menolak gerakan pengambilalihan kekuasaan atau klaim sebagai KLB,” kata AHY.
** ass/viva
