Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sejumlah peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mengaku berontak dan marah. Hal ini diungkap mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Kotamobagu, Gerald Piter Runtuthomas. Dia memberikan kesaksian selama mengikuti KLB karena tergiur iming-iming uang Rp 100 juta oleh penggerak KLB.
Namun kenyataannya, para peserta KLB hanya mendapatkan uang Rp 5 juta saja. Karena tak sesuai janji, para peserta KLB memberontak. “Yang pertama dari Maluku berontak, karena tak sesuai harapan tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji,” katanya dalam video yang ditayangkan DPP Partai Demokrat, Senin (8/3).
Lantas, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga motor KLB, M Nazaruddin turun tangan. Nazaruddin memberikan uang tambahan sebesar Rp 5 juta kepada peserta KLB yang marah. “Kedua dari Papua mereka lakukan lagi pemberontakan tiba-tiba diamankan oleh Pak Nazaruddin begitu juga daerah lain terakhir Sulawesi Utara salah satunya saya,” lanjutnya.
“Kami memberontak karena tidak sesuai harapan tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang Rp5 juta oleh bapak M Nazaruddin,” ungkap Gerald.
Dia menjelaskan, awalnya mereka dijanjikan total Rp 100 juta jika mengikuti KLB meski bukan pemilik sah suara Demokrat. Dengan pembayaran awal Rp 25 juta setibanya di lokasi Kongres, kemudian Rp 75 juta dibayar belakangan. Kenyataannya, kata Gerald, dirinya hanya diberikan Rp 5 juta di awal. Total ia hanya mengantongi Rp 10 juta dengan tambahan dari Nazaruddin. “Total kita dapat uang Rp 10 juta,” tandasnya.
Gerald juga menceritakan sejumlah kejanggalan penyelenggaraan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. “Yang menjadi rancu dalam proses KLB, yaitu pemilihan ketua umum,” dia.
Gerald mengatakan, pemilihan ketua umum dilakukan secara voting. Mulanya, pimpinan KLB bertanya kepada peserta siapa yang bakal dicalonkan menjadi ketua umum. Kemudian, kata dia, peserta menjawab Moeldoko. “Ditanya lagi, siapa lagi yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta berteriak Marzuki Alie, dicatat oleh pimpinan sidang dalam hal ini Pak Jhoni Allen,” katanya.
Setelah mendapat dua nama kandidat ketua umum, Gerald mengatakan Jhoni Allen meminta peserta berdiri, mengangkat tangan ke atas jika memilih Moeldoko. Hal yang sama dilakukan saat nama Marzuki Alie disebut. Namun, kata Gerald, Jhoni Allen tiba-tiba mengetuk palu dan menyatakan bahwa Moeldoko yang terpilih sebagai ketua umum. “Sementara Pak Moeldoko tidak ada di tempat KLB. Hanya ada Pak Marzuki Alie. Tapi sudah ditetapkan sebagai ketua,” ujarnya.
Kejanggalan kedua, Gerald mengungkapkan bahwa Moeldoko tidak terdaftar sebagai kader Demokrat maupun pimpinan ranting, cabang dan daerah. Namun, dalam tata tertib yang dibacakan Jhoni Allen, anggota dan kader Partai Demokrat dibuktikan dengan kartu tanda anggota, atau kader yang baru masuk KLB ditetapkan telah memiliki KTA dengan nomor khusus atau spesial.
“KTA Pak Moeldoko ini siapa yang tandatangan? Kan harus ditandatangani Ketua Umum. Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh ketua umum waktu itu masih Pak SBY,” kata Gerald.
Sementara rencana pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) awalnya dijadwalkan Senin (8/3). Namun pendaftaran hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham belum dilakukani. “Belum,” kata salah seorang penggagas KLB Demokrat, Hencky Luntungan.
Namun Hencky tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jadwal pendaftaran hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham. Hencky mengisyaratkan penyelesaian administrasi KLB Demokrat masih berlangsung. “Mudah-mudahan semua administrasi yang dibutuhkan sudah selesai,” sebut Hencky.
** ass
