Bogor | Jurnal Inspirasi
DPC Partai Denokrat Kota Bogor dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3). Dimana, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilengserkan dari kursi ketua umum dan digantikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“DPC Partai Demokrat menolak hasil KLB abal-abal itu. KLB tidak sah karena tak sesuai dengan AD ART partai, dimana harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai (MTP) dan wajib dihadiri 2/3 DPD dan setengah DPC yang ada di Indonesia,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, R. Dodi Setiawan kepada wartawan, Minggu (7/3).
Menurut Dodi, KLB itu sama sekali tidak dihadiri oleh pengurus partai yang memiliki hak suara sah. “Nggak ada yang hadir. Karena saat KLB seluruh pengurus partai se-Indonesia ada di DPC dan DPD untuk mendengarkan AHY konferensi pers,” katanya.
Dodi menegaskan, kabar bahwa KLB dihadiri oleh 20 ketua DPC itu tidak benar. Sebab, mereka semua sudah dipecat dua hari sebelum KLB dilaksanakan.”Jadi yang hadir itu sudah dipecat DPP. Sedangkan sisanya yang hadir disana adalah barisan sakit hati yang tak punya hak suara di partai dan mantan kader yang telah diberhentikan,” ungkapnya.
Dodi menyatakan, Demokrat Kota Bogor fatsun dengan hasil Kongres 5 Maret 2020, dimana AHY disahkan menjadi ketua umum. “Dan itu sudah disahkan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.
Kata Dodi, KSP Moeldoko tidak bukan kader Demokrat. Sehingga, apabila ia ingin menjadi ketua partai sebaiknya, ia membuat partai baru tanpa harus merebut partai orang. “Pak Moeldoko bukan kader, apa yang dilakukan tidak etis. Kami meminta agar pemerintah tidak mensahkan hasil KLB bodong tersebut,” ungkapnya.
Dodi juga menegaskan, sejauh ini kader Demokrat Kota Bogor tidak ada yang menghadiri KLB tersebut. Namun, kata dia, apabila ada kader yang ada mencatut namanya untuk membuat surat kuasa guna menghadiri KLB, pihaknya akan menempuh proses hukum. “arang siapa mencatut nama saya membuat surat kuasa atas DPC, maka akan diproses hukum,” tegasnya.
Dodi menilai, ada pihak-pihak yang tak ingin Demokrat kembali berjaya, dimana berdasarkan survei saat ini, partai berlambang mercy itu berada di peringkat tiga nasional. “Ada pihak yang ingin memecah belah partai kami. DPP memiliki rencana untuk memroses hukum, merema yang terlibat di dalam KLB,” ungkap dia.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan diselenggarakan KLB abal-abal yang dilaksanakan dengan cara inskonstitusional.
Bambang juga menyatakan, bila DPC Partai Demokrat Kota Bogor tegak lurus mengawal AHY sebagai ketua umum yang sah berdasarkan kongres 5 Maret 2020. “Ada upaya memecah partai kami. Memang sebelumnya sempat ada undangan khusus, tapi itu dilayangkan bagi mereka yang tak punya hak suara di partai,” katanya.
Bambang menilai, upaya pecah belah yang tengah dilakukan eksternal terindikasi berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dimana, ada yang tak ingin Demokrat memegang pernanan penting dalam kontestasi tersebut.
“Ada ketakutan dari pihak tertentu. Apalagi Demokrat dalam survei ada di tiga besar, dan selalu ada kecensrungan kenaikan elektabilitas tiap bulannya. Sedangkan AHY punya survei tertinggi diantara kader,” ucap pria yang juga Bendahara DPC Partai Demokrat ini.
** Fredy Kristianto
