Nanggung l Jurnal Inspirasi
Ratusan warga Kampung Nyungcung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung turun ke jalan melakukan aksi protes pada pengerjaan aspal hotmix yang dinilai tidak memuaskan. Mereka meminta pihak pelaksana agar lebih memperhatikan kualitas jalan.
Tokoh masyarakat setempat, Cawong (47) mengatakan, masyarakat Desa Malasari bukan untuk membuat bangkrut PT atau pelaksana pengerjaan jalan, tetapi masyarakat hanya ingin pengerjaan yang maksimal sesuai yang diharapkan. “Warga hanya menuntut kualitas jalan yang maksimal dan sesui SOP,” tegas Cawong kepada Jurnal Bogor, Minggu (13/12).
Menurutnya, alasan protes dengan turun ke jalan, karena menilai pembangunan jalan ketebalannya hanya 3 centimeter. ” Jangan mentang-mentang kami masyarakat di pegunungan mungkin pemikirannya awam, ketika adanya keluhan warga tolong pemerintah harus cepat tanggap,” ujarnya.
Setelah ratusan warga di lingkungan RW 02, 05 dan RW 06 memberikan protes atas ketidak puasan pada pembangunan jalan, pihak pelaksana menanggapi dan langsung tanggap akan memperbaikinya. “Kalau masyarakat tidak kritis dan tidak turun ke jalan, kurang tau juga bangunan jalan ini akan diperbaiki atau tidak,” ungkapnya.
Pembangunan hotmix jalan dengan besaran anggaran Rp 4.280. 386.000 yang dikerjakan PT.Dovlen Seventy dengan konsultan pengawas dari PT. Nasuma Putra.” Kami hanya menuntut hak agar jalan ini bisa bertahan lama, dan kualitasnya juga harus diperhatikan,” pinta dia.
“Kami sebagai masyarakat sangat menantikan adanya perbaikan jalan ini, karena sekitar sudah sebelas tahun kami menunggu ingin adanya pembangunan jalan tersebut,” tandasnya.
Sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar Aan Triana Almuharom juga mengingatkan kontraktor jangan main-main dengan dana APBD. “Laksanakan pekerjaan sesuai aturan.” Jangan main- main, ini kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, antara kontraktor pelaksana dengan pengawas itu harus berjalan seirama, begitu juga pengawasannya pun harus jeli terkait dengan pelaksanaan program dimaksud. Aan menyebutkan, mengingat banyaknya persoalan insfrastruktur di Kabupaten Bogor pihaknya dalam waktu dekat ini bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR. “Terkait berbagai insfrastruktur yang memang banyak persoalan, komisi tiga akan mengagendakan rapat pada Rabu atau Kamis,” pungkasnya.
** Arip Ekon
