Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sejumlah aktivis demokrasi menuntut pembebasan Syahganda cs. Pasalnya, penangkapan dan status tersangka terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat menyalahi prosedur.
“Mereka ditangkap dulu, baru dicari buktinya,” kata salah satu aktivis, Satyo Purwanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dikutip dari Viva, Rabu (21/10).
“Ini kalau dari pengakuan keluarganya ya. Jadi ditangkap, baru kemudian dicek isi handphone-nya,” ujar dia.
Selain itu, menurut dia, penangkapan Syahganda dan Jumhur bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Keduanya, kata Satyo, hanya menyampaikan pendapat di ruang publik, dalam hal ini media sosial.
“Itu kan tulisan ya. Apa karena tulisan kemudian seseorang langsung tersulut? Kita khawatir jika aktivis seperti Syahganda dan Jumhur ditangkap, ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” tuturnya.
Sejumlah aktivis demokrasi pun meminta kepada kepolisian untuk membebaskan para aktivis KAMI tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merilis penetapan tersangka petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan pada Kamis, 15 Oktober 2020. Selain Syahganda, ada juga Jumhur Hidayat, dan beberapa aktivis KAMI lainnya. Saat dirilis oleh Bareskrim, mereka memakai baju tersangka berwarna oranye dan diborgol.
Syahganda ditangkap polisi di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020 karena diduga melanggar Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Selain Syahganda, dua petinggi KAMI lainnya yaitu Jumhur Hidayat dan Anton Permana juga ditangkap. Pun, lima aktivis KAMI lain yang diamankan di dua tempat berbeda yaitu Jakarta dan Medan.
** ass
