Jakarta | Jurnal Inspirasi
Gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga di Solo, Jawa Tengah yang merupakan kampung halaman Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/10), setelah demo besar-besaran dari serikat pekerja dan aliansi mahasiswa, Kamis (8/10) lalu.
Bahkan pada hari ini, Selasa (13/10), sejumlah elemen masyarakat yang tergabung Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama juga akan menggelar demonstrasi.
Di Jakarta, massa aksi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda menuju Taman Pandang, depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam aksi i ini, peserta unjuk rasa yang mencapai ribuan orang itu akan menggelar aksinya hingga 16 Oktober mendatang.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan unjukrasa ini merupakan upaya mereka menuntut keadilan kepada pemerintah pusat. Pasalnya kata dia, meski KSBSI diundang dalam rapat pembahasan rancangan Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja, tapi ia mendapati 80 persen isinya tidak mempertimbangkan aspirasi yang diutarakan pihaknya sehingga KSBSI merasa dibohongi.
“Ada 80 persen yang kita dapati ternyata di dalamnya tidak ada. Intinya yang kami perjuangkan hilang. Makanya kami merasa dibohongi pemerintah,” ungkap Elly dalam aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Sementara untuk demo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mahasiswa menggelar demonstrasi di gedung DPRD setempat. Aksi demonstrasi itu berlangsung ricuh karena merasa dihalangi aparat. Mahasiswa melempari petugas dengan batu hingga merusak gerbang pintu masuk utama Gedung DPRD dan polisi menggelandang dari mereka masuk ke kantor polisi.
massa tampak masih menyampaikan orasi mengenai penolakan Omnibus Law. Mereka menyerukan sejumlah tuntutan ke anggota DPR dan pemerintah terkait penolakan terhadap UU Cipta kerja yang telah disahkan DPR RI. “Hari ini kami turun ke jalan, kami mahasiswa menolak secara tegas atas pengesahan UU Cipta Kerja,” ujar salah seorang mahasiswa.
Sedangkan di Solo, kampung Jokowi, aksi juga masih terjadi. Unjukrasa dilakukan di kawasan Balai Kota Solo oleh ratusan mahasiswa yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Koordinator aksi dari IMM, Abdul Malik mengatakan, ada empat tuntutan yang diserukan dalam aksi, di antaranya tolak Omnibus Law, mengecam represivitas aparat kepolisian dan meminta jaminan kesejahteraan buruh.
“Satu narasi besar yang kemudian ingin kita angkat di sini terlepas dari tuntutan, kita ingin mengangkat mahasiswa melakukan aksi menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu tidak melulu tentang rusuh,” kata dia. “Bahwa kita bisa damai. Karena hari ini mahasiswa diserang, padahal kalau dilihat detail bukan melulu mahasiswa yang membuat rusuh,” sambungnya. Sebelum aksi demonstrasi berlangsung, polisi menangkap menangkap 73 pelajar yang diduga ingin ikut dalam aksi tersebut.
Aksi mahasiswa juga terjadi di Kota Sukabumi. Ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas dan perhimpunan kembali mengelar aksi unjuk rasa didepan Balai Kota dan DPRD Kota Sukabumi. Setibanya di Balai Kota, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menyambut kedatangan mahasiswa. “Dalam aksi sebelumnya bahwa wali kota telah sepakat akan menyelesaikan judisial review, namun hingga saat ini belum juga selesai,” kata seseorang mahasiswa dalam pengeras suara didepan Balai Kota.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Acmad Fahmi mengatakan, pihaknya masih melakukan judicial review dan belum selesai, hasil kajian sementara itu diserahkan pada mahasiswa. “judicial review tersebut masih dilakukan, dan belum selesai, namun untuk menyakinkan rekan-rekan mahasiwa kita akan sampaikan,” katanya.
Lalu di Kota Makassar, ratusan mahasiswa kembali berunjukrasa di bawah Fly Over, perempatan Jl Urip Sumoharjo-AP Pettarani, Makassar, Senin (12/10). Aksi yang mengusung tema, ‘Kita Menggugat Omnibus Law’ itu merupakan gabungan dari sejumlah aliansi atau organisasi buruh. Dengan menggunakan truk kontainer sebagai panggung orasi, pengunjukrasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang.
Dalam lembaran pernyataan sikapnya, pengunjukrasa menuntut dua poin utama, yaitu: 1.Mendesak presiden (Joko Widodo) untuk membuat Perpu pembatalan RUU Cipta Kerja. 2. Mendedak Gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah) untuk membuat pernyataan penolakan terhadap UU Cipta Kerja minimal sama dengan gubernur yang konsen terhadap aspirasi rakyatnya.
Sementara Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan menggelar demonstrasi pada Selasa (13/10) di kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga depan Istana Negara.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengaku sudah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa dari FPI. “Kami sudah terima suratnya. Tapi detail jumlah massa kami belum tahu,” ujar Heru.
** ass/tribunnews
