Jakarta | Jurnal Inspirasi
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus turun tangan terkait dugaan mark up 1.000 persen proyek di Kemenhan sebagaimana diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pembuktian terbaik bahwa benar terjadi mark up anggaran proyek 1.000 persen di Kemenhan, yakni Prabowo harus bertindak dengan pemberian sanksi kepada siapapun di kementeriannya yang ditengarai terlibat.
“Menurut saya, pembuktian terbaik ya Menhan memberi sanksi dan mendorong penegakan hukum bagi yang diduga terlibat,” ucap Khairul dikutip dari CNN, Minggu (19/7).
Selain itu, Fahmi juga menilai Kemenhan harus transparan terkait pernyataan Hashim yang tentu tak bisa ditelan mentah-mentah. Meski dia menyebut dugaan kasus mark up proyek di Kemenhan bukan barang baru.
“Ya tengarai kebocoran anggaran di Kemhan bukan barang baru. Meski dalam konteks pernyataan Pak Hashim, isu mark-up proyek sampai 1.000 persen ini belum didukung bukti dan belum ada klarifikasi dari Kemenhan sendiri,” kata Khairul.
Hashim sebelumnya mengatakan kakaknya, Prabowo menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap (mark up) lebih dari sepuluh kali lipat atau lebih dari 1.000 persen. Hashim bercerita Prabowo membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari US$50 juta karena mengetahui nilai sebenarnya tidak lebih dari US$5 juta. Tanpa menyebut proyek-proyeknya, Hashim mengatakan anggaran tersebut kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan.
Fahmi menambahkan lebih jauh, bahwa pernyataan Hashim tetap harus dikonfirmasi lalu dibuktikan dengan bukti-bukti kuat. Tanpa itu, maka Hashim hanya klaim belaka. “Tapi kembali ke pernyataan Pak Hashim, jika tanpa konfirmasi Kemhan dan pengungkapan langkah hukum yang akan atau telah dilakukan, bagi saya itu klaim omong kosong belaka,” kata Khairul.
Sementara itu Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan pihaknya tak bisa memberi tanggapan sebab yang menyampaikan dugaan kasus ini bukan Prabowo secara langsung. “Saya tidak ingin menanggapi ya, kecuali Menhan sendiri yang sampaikan langsung baru bisa tanggapi,” kata Effendi.
Kendari begitu, Effendi bilang pihaknya kemungkinan akan memanggil Prabowo terkait masalah itu dalam rapat kerja usai masa reses DPR bulan depan. “Iya tapi bukan hanya masalah itu (mark up proyek Kemenhan) yang akan dibahas. Saya juga ada banyak hal yang ingin saya konfirmasi dan klarifikasi sama Menhan. Tidak terkait itu saja,” kata Effendi.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Djoko Purwanto mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Djoko menyebut baru akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Hashim. “Itu kan Pak Hashim yang menyampaikan tapi dari kami belom monitor berita itu. Nanti saya pelajari dulu,” kata Djoko.
ASS |*
