Bogor | Jurnal Inspirasi
Klaster corona Mitra 10 terus menjadi sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali Komisi IV DPRD Kota Bogor. Hal itu lantaran adanya kekhawatiran akan bermunculannya klaster baru, apabila audit K3 dan protokol kesehatan tak dijalankan dengan baik, saat pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru.
Anggota Komisi IV, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menunggu hasil audit K3 yang rencananya akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor dengan Pemprov Jawa Barat.
“Kami ingin mengetahui rekomendasi apa yang dikeluarkan agar Mitra 10 dan pusat perbelanjaan lainnya dapat beroperasi kembali,” ujar ASB kepada wartawan, Rabu (26/6).
ASB menyatakan bahwa audit K3 adalah harga mati, sebab DPRD tak menginginkan apabila saat adaptasi kebiasaan baru dilakukan, akan ada penyebaran kasus baru. “Mesti ada jaminan agar penyebaran corona dapat ditekan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil rapat Komisi IV pada Selasa (23/6), dewan takkan mengeluarkan rekomendasi buka sebelum hasil audit K3 dipegang. Kata ASB, pihaknya meminta agar Mitra 10 membenahi luas kantin dan membuat jalur searah bagi pengunjung yang akan berbelanja nantinya. “Kami ingin Mitra 10 mwmbentuk tim medis yang selalu sigap apabila terjadi hal yang tak diinginkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan tracing terhadap pengunjung yang sempat berbelanja di Mitra 10. Pasca 12 orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Bahkan, sambung dia, Dinkes masih melakukan rapid test terhadap pengunjung yang datang selama Juni ini. “Kami masih menunggu apabila ada pengunjung yang datang lagi untuk dirapid. Kami masih melakukan pendataan masyarakat yang sudah melapor ke kami, baik melalui google form atau secara langsung ke posko Gugus Tugas,” katanya.
Lebih lanjut, tracing terhadal lima karyawan asal Kabupaten Bogor juga diharapkan segera pungkas, agar Dinkes dapat memetakan penyebaran Covid-19.
** Fredy Kristianto
