Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Kota Bogor pada 4 Juni mendatang, mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB).
Menurut dia, sebelum hal itu, pemerintah melakukan audit K3 terhadap tempat-tempat yang bakal banyak dikunjungi masyarakat. Selain itu, harus dipastikan ketersediaan fasilitas sterilisasi di depan pintu masuk dan melaksanakan counting people monitoring.
“Yang terpenting, harus ada SOP yang diberlakukan di masing-masing area untuk penanganan pengunjung, apabila ada yang tiba-tiba sakit atau pingsan,” katanya.
ASB menyatakan, sejak Covid-19 dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Bogor hingga pemberlakuan tiga kali PSBB. Pemkot Bogor sama sekali belum pernah melakukan audit K3.
“Saya yakin, Disnaker kota Bogor sangat paham perlakuan untuk sektor industri. Mau berapa pun berganti jilid PSBB atau apapun namanya hasilnya akan sama saja. Bila tak ada terobosan yang dilakukan pemkot,” tandasnya.
Fredy Kristianto
