Bogor | Jurnal Inspirasi
Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto memantau hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah titik di Kota Bogor, Rabu (15/4).
Titik pertama yang dipantau adalah Stasiun Bogor, mengingat pada hari sebelumnya sempat terjadi kepadatan akibat masih banyaknya warga yang belum membatasi aktivitasnya untuk berangkat ke Jakarta.
Dari pantauan, tidak nampak lagi kepadatan antrean seperti hari sebelumnya. Bahkan, rombongan sempat mengecek jalur dari Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede dan Citayam. “Kami tadi meninjau langsung memastikan bahwa di dalam gerbong itu ada social distancing dan physical distancing. Tadi kami pantau Alhamdulillah ada penurunan dari jumlah penumpang sudah signifikan, paling tidak sudah 50 persen. Biasanya 280 ribu (penumpang per hari). Meski masih tinggi tetapi sudah ada langkah-langkah yang baik, koordinasi yang baik pula,” ungkap Dedie Rachim.
“Sebelumnya ada permintaan 5 Kepala daerah di Bodebek (yang menerapkan PSBB), paling tidak ada perhatian untuk PT KCI , KAI termasuk untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bagaimana lebih mengetatkan pelaksanaan PSBB ini. Jadi jangan sia-sia. Pak Gubernur Jabar sudah menggelontorkan uang ratusan miliar, Pemkot Bogor puluhan miliar, Pak Jokowi triliunan nanti sia-sia semua kalau ternyata PSBB tidak tercapai apa yang kita harapkan. Diulang lagi, diulang lagi, keuangan negara saya pikir juga tidak sekuat itu. Artinya, semua harus memperhatikan kedisiplinan, dukungan dan kesabaran. termasuk juga kita ingin semuanya pengen merayakan Lebaran dengan penuh suasana kemenangan, jadi harus disiplin,” tambahnya.
Sanksi Menanti
Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa PSBB ini akan dilakukan selama 14 hari sembari dilakukan tes masif secara bersamaan. “Karena kuncinya itu. Dengan kedisiplinan warga, dengan tes yang masif ketemu peta di Kota Bogor khususnya dan Bodebek ini sehingga kita bisa memblokir dean mengambil keputusan mana-mana yang PSBB-nya dikurangi, mana-mana kecamatan atau daerah yang diperketat,” terangnya.
Bertepatan dengan diberlakukan PSBB, kata Emil, pada hari pertama pelaksanaannya juga disebar bantuan Provinsi Jawa Barat berupa sembako dan uang tunai melalui PT Pos Indonesia yang bekerjasama dengan ojek online dan ojek pangkalan untuk mendistribusikan bantuan jaringan pengaman sosial.
“Mereka-mereka yang mendapatkan bantuan berada di 30-40 persen ekonomi terbawah. Kalau disebut semua terdampak, betul semua terdampak. Tapi dengan keterbatasan tidak bisa semua mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai yang seadanya. Ini adalah untuk kelompok yang paling bawah menurut survey,” ujar Emil.
Di Jawa Barat, khususnya Bodebek, ada tujuh pintu bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan, kartu sembako, Bansos Presiden, kartu pra kerja untuk pengangguran dan PHK, di desa ada dana desa, dan kemudian bantuan provinsi.
“Dan nanti kalau masih ada yang kurang, ada dana dari Pemerintah Kota Bogor untuk mereka yang mungkin di jalanan yang tidak terdata secara formil, ada gerakan nasi bungkus juga. Di kota bogor dilakukan di kecamatan, kantor Kodim atau Koramil, itu bebas. Yang penting kuncinya satu, tidak boleh ada yang kelaparan selama PSBB di Jawa Barat,” tandasnya.
“Terakhir bagi mereka yang merasa tidak terdata dan merasa berhak, silahkan melaporkan melalui fitur aduan di aplikasi Pikobar. Jadi ada aplikasi khusus Pusat informasi koordinasi covid di Jawa Barat. Klik di fitur aduan sampaikan alasan kenapa anda merasa terlewat dan berhak. Termasuk perantau yang ada di Kota Bogor dan Bodebek, yang KTP-nya bukan Bodebek, tetap kita bantu seperti halnya kami membantu yang ber-KTP Jabar. Jangan khawatir, tanyakan ke RT/RW, anda masuk ke kelompok mana, kalau masih kelewat masih ada fitur aduan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo menilai pelaksanaan PSBB di hari pertama berlangsung lancar. Meski tidak lenggang 100 persen, volume kendaraan cukup berkurang. “Datanya nanti kami update. Ada pengurangan (volume kendaraan). Dipantau di lapangan, masih ada warga yang tidak mengikuti pedoman PSBB, seperti tidak menggunakan masker, sarung tangan, atau duduk bersebelahan di dalam mobil. Namun, untuk Ojol terpantau sudah tidak ada yang mengangkut penumpang,” terangnya.
Hari pertama pelaksanaan PSBB, lanjut Eko, masih merupakan masa transisi dan petugas di lapangan hanya memberikan teguran lisan, belum tertulis dengan blanko teguran bagi pelanggar PSBB.
“Tentunya teguran tertulis dan sanksi akan kami terapkan. Hari pertama masih sosialisasi. Ada 10 titik checkpoint yang akan dipantau petugas, seperti gerbang keluar Tol Baranangsiang, Simpang BORR, Pomad, Empang, Gunung Batu, RSUD, Ciawi, Yasmin, Batutulis dan Bubulak,” katanya.
Fredy Kristianto
