Jakarta | Jurnal Inspirasi
Tingkah Staf Khusus Kepresidenan Andi Taufan Garuda Putra yang melayangkan surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tanggal 1 April 2020. Surat itu menggunakan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia kepada para camat seIndonesia, dimana dalam surat itu Taufan meminta para camat melibatkan perusahaannya sendiri, PT Amartha Mikro Fintek dalam penanganan virus Corona (Covid-19). Dalam isi suratnya, ia ‘menitipkan’ perusahaannya, Amartha sebagai relawan Covid-19 untuk wilayah Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.
Atas sikap yang menghebohkan publik Tanah Air itu, sejumlah kritikan mengalir ke Istana Presiden. “Ini satu-satunya pengakuan saya atas kehebatan Ir. Haji Joko Widodo, hanya dalam 4 bulan sudah sukses menyiapkan 11 Staf Khusus Presiden berkelas Andi Taufan,” kata Natalius Pigai, Selasa (14/4).
Bukan tanpa alasan. Menurutnya, terungkapnya surat Andi Taufan ini menunjukkan iklim di Istana Negara kerpa menggerus moral para pejabatnya. Sebab sejauh ini, ia kerap menemukan pejabat yang setelah masuk ke lingkaran istana berubah haluan.
“Saya minta Jokowi secara sukarela mundur. Negara ini tidak hanya bangkrut karena ekonomi dan virus corona, tetapi makin hancur karena kekuasaan negara diisi orang-orang vandalis moral,” kritik mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Sikap presiden dengan meletakkan jabatannya dinilai perlu bila memang benar-benar mementingkan martabat bangsa. “Apakah tidak terasa, semua kejahatan terlihat di kasat mata rakyat Indonesia. Kalau saya pasti malu dan mundur. Jabatan itu tidak ada nilainya dibanding harga diri dan martabat,” tandasnya.
Bukan hanya kop surat yang dipermasalahkan, tapi juga adanya dugaan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang disoroti. Ini lantaran surat itu meminta camat untuk menyertakan perusahaannya dalam giat relawan desa melawan Covid-19. Terlepas dari itu, Andi Taufan telah menyampaikan minta maaf dan menyatakan menarik kembali surat yang diedarkan pada 1 April lalu itu.
Bagi politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, hikmah yang dapat dipetik dari kasus ini adalah tidak kompetennya lingkar istana dalam mengelola administrasi. Di mana masalah administrasi yang demikian sudah kerap terjadi dan terus berulang. “Inti sebenarnya dari surat stafsus milenial itu adalah administrasi dan power di sekitar istana dikelola dengan tidak profesional dan kompeten,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (14/4).
“Dan ini sdh bolak balik terjadi. Mulai I don’t read what i sign, pernyataan berkali-kali direvisi dan lain-lain. Ini baru yang diketahui publik. Belum yang tidak,” sambung Jansen.
Menurutnya, rakyat hanya bisa mengingatkan apa yang telah terjadi. Walaupun mereka yang diingatkan selalu tidak menghiraukan. Dia lantas menganalogikan seorang anak yang mengingatkan orang tua di rumah. Terkadang apa yang diingatkan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan.
“Bisa karena dia tidak tahu, dia lupa, atau karena dia memang salah. Soal didengar apa tidak urusan dialah itu. Jika dalam kata-kata mengingatkan itu ada kritiknya, itulah demokrasi,” tutupnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli turut menyuarakan kekecewaanya. Lewat akun Twitter miliknya, Selasa (14/4), Rizal Ramli melontarkan tanggapan yang bernada geram. “Stafsus muda-muda sudah abusive, tidak tahu malu! Tidak punya etika, ndak ngerti bahwa conflict of interest itu tidak boleh. Payah abis. Belajar dari siapa ya? Fwrd: 7.094 kecamatan seluruh Indonesia harus bekerja sama dengan PT milik Staf Khusus @jokowi?” cuit @RamliRizal beberapa saat lalu. Taufan menyedot perhatian publik atas tindakannya tersebut, isu Stafsus pun trending di Twitter.
Terbongkarnya surat yang menggunakan kop Sekretariat Kabinet dengan ‘menitip’ perusahaan, menjadi fakta yang miris. Sebab, tindakan Andi Taufan tersebut dinilai membuka tabir sepak terjang para staf milenial yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo November 2019 silam.
“Kasihan stafsus melenial ini, akibat satu stafsus milenial semua jadi kena. Pada ketahuan dan dikuak main proyeknya,” kata Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule, Selasa (14/4).
“Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan stafsus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula,” sambungnya.
Ia mengamini kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Menurut Ketua DPP Gerindra ini, penggunaan kop surat berlogo garuda juga pernah dilakukan oleh Staf Khusus lain.”Pernah juga dilakukan Jubir Fadjroel Rachman. Tak paham penggunaan dan administrasi negara,” tegasnya.
Bahkan di tengah carut-marutnya tatanan staf di bawah Presiden Joko Widodo ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga baru-baru ini mengangkat Yustinus Prastowo sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis. “Yang lagi lucu, Menkeu SMI (Sri Mulyani) suruh menghemat anggaran, tapi malah angkat stafsus baru. Tanda pemborosan, juga sepertinya SMI sudah tak mampu kerja, maka perlu stafsus. Iya gak sih?” tegasnya.
Dengan rentetan peristiwa ini, Iwan Sumule pun meminta pemerintah untuk mengurangi para pejabat sekelas Stafsus untuk mengurangi beban keuangan negara yang tengah mengalami kesulitan. “Kebijakan Menkeu SMI selalu jadi beban bangsa dan negara. Jadi langkah yang super keliru jika masih saja mempertahankan dan berharap Menkeu SMI bisa kerja untuk sejahterakan rakyat. Stafsus mesti dikurangi,” tandasnya.
Asep Saepudin Sayyev |*
