Bogor | Jurnal Inspirasi
Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor telah bersepakat untuk mengalokasikan dana sebesar
Rp5 miliar untuk percepatan penanganan wabah Covid-19 di Kota Hujan, yang penyebarannya semakin mengkhawatirkan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, R. Dodi Setiawan mengatakan bahwa anggaran Rp5 miliar yang digeser oleh dewan itu berasal dari biaya koordinasi dan kunjungan kerja (kunker) para legislator. “Kami memutuskan untuk tidak melakukan koordinasi dan kunker ke luar daerah demi mengatasi pandemi virus corona. Nantinya anggaran itu dapat dibelikan alat pengaman diri (APD) bagi tenaga medis yang kini tengah berjuang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).
Menurut Dodi, pihaknya juga berencana memanggil beberapa Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor untuk meminta agar anggaran kegiatan yang dipastikan takkan terserap digeser untuk menuntaskan permasalahan corona. “Dalam waktu dekat ini kami akan panggil mereka. Ini semua demi percepatan penanganan Covid-19, sebab mesti ada kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan pandemi itu,” tegasnya.
Hal itu wajib dilakukan lantaran Dodi menilai bahwa penanganan Covid-19 di Kota Bogor belum maksimal, salah satu faktornya akibat terkendala anggaran. “Memang belum maksimal penanganannya, tapi sejauh ini saya lihat pemerintah itu serius. Hanya saja perlu dicari solusi lain agar kerja dapat lebih maksimal,” ungkapnya.
Dodi juga menilai, penyebab belum maksimalnya penanganan Covid-19 lantaran hingga saat ini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) masih berstatus Plt dengan kewenangan yang terbatas. Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak walikota agar segera mendefinitifkan Kepala Dinkes.
“Plt Kepala Dinkes itu kewenangannya terbatas, terutama dari sisi eksekusi anggaran. Kalau dipaksakan, khawatir terjadi masalah di kemudian hari. Makanya kami meminta agar ada pejabat definitif, sehingga penanganan Covid-19 bisa maksimal,” ungkapnya.
Fredy Kristianto
