Bogor | Jurnal Inspirasi
Komisi IV DPRD Kota Bogor mendukung pergeseran anggaran yang tidak terserap selama masa karantina mandiri senilai Rp5 miliar pada program-program tertentu yang dinilai tidak penting.Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) tadi, kami setuju untuk menggeser anggaran tersebut dan komisi IV ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadao kebijakan pemkot dlm menanggulangi masalah covid 19 ini,” ujar Ence kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).
Dalam waktu dekat ini, Komisi IV akan memanggil dan meminta data kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, masyarakat mana saja yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Hal itu agar bantuan yang akan disalurkan dari pergeseran anggaran dewan ini tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. “Kami juga akan mengawasi hal itu (pencairan). Jangan sampai karena banyak bantuan jadi tidak tepat sasaran dan terjadi kebocoran,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berencana untuk mengalokasi anggaran bantuan Rp5 triliun untuk 1 juta warga miskin di Jabar. Anggaran baru tersebut diambil dari beragam penghematan dan persegeran sejumlah anggaran di APBD 2020.
Angka Rp5 triliun jika dibagi untuk 1 juta warga miskin baru, jatuhnya hanya Rp500 ribu dalam bentuk sepertiga tunai dan sisanya sembako. Karena itu, pihaknya juga memerintahkan agar kepala daerah di Jabar menambah besaran bantuan tersebut.
“Di atas Rp500 ribu itu 27 kabupaten/kota itu harus bisa memberikan tambahan, sesuai dengan kemampuan, harusnya yang diterima warga bisa lebih dari Rp500 ribu,” tukasnya.
Fredy Kristianto
